Bupati Natuna Hamid Rizal, sinergitas dan keselarasan dibutuhkan untuk mendukung lima program prioritas Presiden
Jakarta (RP) _ www.ranaipos.com : Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, di Sentul International Conventeion Center, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11).
Rakornas Forkopimda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara perdana ini memiliki tema “Sinergi untuk Indonesia maju”.
Rakornas ini dibuka oleh Presiden Jokowidodo. Dalam sambutannya Presiden meminta aparat penegak hukum untuk menegakan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya.
Dalam kesehatan tersebut Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya juga langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan, bukan hanya diam dan menunggu pekerjaan selesai baru diusut.
Dirinya juga mengingatkan bagi seluruh Forkopimda se-Indonesia yang hadir terkait pentingnya sinergitas antara Forkopimda di daerah masing-masing.
“Sangat penting untuk menjaga keharmonisan Forkopimda di daerah. Kalau salah satu tidak rukun maka akan jadi masalah besar dalam menangani daerah,” ucapnya.
Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal yang hadir dalam rakornas mengatakan bahwa garis besar rakor ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan visi misi dan rencana pembangunan lima tahun kedepan Presiden dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia
“Jadi kita diharapkan terus bersinergi dengan program pemerintah pusat sehingga ada kesesuaian program sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diketuk,” ucap Hamid.
Menurutnya, sinergitas dan keselarasan ini dibutuhkan untuk mendukung lima program prioritas yang digaungkan oleh Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, termasuk di Mitra, harus bersinergi dan selaras dengan lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Hamid.
Hamid Rizal juga menjelaskan, Pemerintah Daerah bersifat Otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program disetiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. (hms/rp)
Komentar