ANAMBAS _ Ranaipos.com : Dalam upaya mendukung program Swasembada Jagung dan Ketahanan Pangan Nasional, Polres Kepulauan Anambas melalui Polsek Jemaja melaksanakan kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kampung Telipuk, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Sabtu (6/6/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi pemerintah bersama Polri untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif, meningkatkan kemandirian pangan, serta memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian.
Penanaman jagung dipimpin langsung Kapolsek Jemaja, Iptu Sutomo, dan dihadiri Camat Jemaja Timur, Danposal Jemaja, perwakilan UPT Pertanian Jemaja Timur, Kepala Desa Bukit Padi, personel Polsek Jemaja, kelompok tani, serta masyarakat setempat.
Kapolsek Jemaja Iptu Sutomo mengatakan, pada tahun 2026 terdapat sekitar tiga hektare lahan yang direncanakan untuk ditanami jagung di wilayah hukum Polsek Jemaja. Namun pada tahap awal, penanaman dilakukan di lahan milik petani bernama Janak dengan luas sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektare.
“Ke depan kami akan berkoordinasi dengan kelompok tani dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk mendapatkan dukungan bibit maupun pupuk sehingga program ini dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Menurutnya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebelumnya telah menyalurkan bantuan bibit jagung sebanyak satu karung seberat lima kilogram yang didistribusikan melalui Polres untuk mendukung program penanaman di seluruh wilayah Polsek.
Meski demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi geografis wilayah yang berbukit dan keterbatasan sumber air di beberapa lokasi.
“Beberapa titik memiliki kendala ketersediaan air untuk penyiraman tanaman, seperti di wilayah Batu Berapit. Karena itu, kami akan melakukan evaluasi bersama pemerintah desa untuk memastikan lokasi yang benar-benar layak dijadikan lahan penanaman,” jelasnya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan secara berjenjang kepada Polres, Polda hingga Mabes Polri sebagai bahan pertimbangan pengembangan program ketahanan pangan di daerah.
Sutomo menegaskan, peran Polri dalam program ini lebih kepada pendampingan dan pengawalan terhadap kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Apabila desa memiliki program ketahanan pangan melalui BUMDes dengan komoditas jagung, maka kami siap mendampingi. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk program ini, tetapi kami hadir untuk membantu dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” katanya.
Selain aspek budidaya, Kapolsek juga menyoroti persoalan pemasaran hasil panen yang selama ini menjadi tantangan utama bagi petani. Ia menjelaskan, harga jagung pipilan yang dibeli Bulog dengan kadar air 14 persen berada di kisaran Rp6.400 per kilogram, sedangkan harga jual kepada peternak atau pasar lokal dapat mencapai Rp10.000 per kilogram.
“Kondisi ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan. Saat ini sedang dikoordinasikan kemungkinan agar kelompok tani yang didampingi dapat menjual hasil panen langsung ke pasar atau peternak sehingga memperoleh harga yang lebih menguntungkan,” ungkapnya.
Menurut Sutomo, Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya wilayah Jemaja, memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan jagung pipilan karena didukung kondisi tanah yang relatif subur.
Ia menambahkan, lahan yang digunakan dalam program tersebut sepenuhnya merupakan milik kelompok tani. Sementara Polri berperan membantu penyediaan bibit dan pupuk apabila tersedia, serta memberikan pendampingan mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama hingga proses panen.
“Ketika panen nanti, kami juga siap membantu pendampingan proses penjemuran maupun koordinasi dengan Bulog apabila petani ingin menjual hasil panennya sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, Kapolsek Jemaja berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat, dapat memberikan perhatian terhadap aspek pemasaran hasil pertanian agar kesejahteraan petani semakin meningkat.
“Petani sebenarnya memiliki semangat untuk menanam lebih banyak. Namun mereka membutuhkan kepastian pasar agar hasil panennya dapat terserap dengan baik. Dengan dukungan pemerintah dan jaminan pemasaran, kami optimistis ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat,” pungkasnya.*(Heri).
Komentar