KEPRI _ ranaipos.com : Upaya mendorong transparansi dan percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri secara resmi menyerahkan rekomendasi integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi SIPANGKAS kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri.
Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan secara simbolis di Collaboration Room Diskominfo Kepri, Senin (9/2/2026), sebagai langkah awal penerapan sistem pencairan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Penerapan SIPANGKAS berbasis TTE dinilai strategis karena seluruh proses pencairan anggaran dapat dilakukan secara digital, tercatat dengan baik, dan dipantau secara real-time. Selain memangkas penggunaan kertas, sistem ini juga meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, mengapresiasi inovasi yang dikembangkan BKAD.
Menurutnya, integrasi TTE dalam SIPANGKAS menjadi langkah nyata mendukung agenda nasional percepatan pemerintahan digital.
“Inovasi dari BKAD ini sangat membantu proses keuangan dan pemeriksaan. Apalagi pemerintah pusat sedang mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan. Semoga transformasi digital di Kepri semakin masif,” ujar Hendri.
Hendri menegaskan, keterlibatan Diskominfo Kepri dalam penerapan TTE merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan digital yang aman dan terpercaya. Ia memastikan TTE yang digunakan telah mendapat persetujuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“TTE ini sudah tervalidasi oleh BSSN, sehingga keamanannya terjamin. Inovasi ini berpotensi menjadi contoh bagi provinsi maupun OPD lain,” tegasnya.
Selain itu, Hendri juga menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta aplikasi SIPANGKAS agar rekam jejak inovasi daerah tetap terdokumentasi dengan baik.
“Sering kali aplikasi daerah ditiru oleh provinsi lain. Dengan pencatatan hak cipta, akan jelas bahwa inovasi ini berasal dari Kepri,” tambahnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Hendri memastikan layanan digital tetap menjadi prioritas.Tingginya aktivitas server Diskominfo, yang mencapai sekitar 16.000 kunjungan setiap pagi, menjadi tantangan tersendiri.
“Jangan sampai inovasi terhambat karena persoalan anggaran. Jika ada kendala pada tahap awal implementasi, kami siap membantu,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKAD Kepri, Venni Meitaria Detiawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan Diskominfo dalam penyempurnaan SIPANGKAS. Ia menjelaskan, aplikasi yang dikembangkan sejak 2023 tersebut kini diperbarui untuk mengakomodasi fitur TTE.
“Sebelumnya, pengajuan berkas SPM masih dilakukan manual dan bertahap. Dengan SIPANGKAS berbasis TTE, proses menjadi tanpa kertas, lebih ringkas, dan jauh lebih cepat,” jelas Venni.
Ia menegaskan, SIPANGKAS merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pencairan anggaran sekaligus wujud dukungan terhadap program pemerintahan digital.
Venni juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mewajibkan setiap OPD menghadirkan minimal tiga inovasi pada tahun 2026. SIPANGKAS menjadi inovasi pertama BKAD tahun ini dan akan segera diuji coba sebelum diresmikan oleh Gubernur.
Ke depan, BKAD berharap integrasi TTE dapat diperluas, termasuk pada dokumen DPA, agar seluruh proses pengelolaan keuangan daerah semakin cepat dan efisien.
“Setelah penyerahan rekomendasi ini, SIPANGKAS akan kami laporkan ke Pusdatin Kemendagri sebagai penerapan pencairan berbasis TTE. Terima kasih atas dukungan Diskominfo yang bergerak sangat cepat,” tutup Venni.*(Hel)
Komentar