Jakarta _ www.ranaipos.com : Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyelenggarakan talk show bertajuk “Refleksi 25 Tahun Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Reformasi” pada Jumat, 25 April 2025 kemarin di Kantor Pusat Apkasi.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian dan tantangan otonomi daerah selama lebih dari dua dekade pelaksanaan pasca reformasi, sekaligus merumuskan arah penguatan di masa depan.
Talk show ini menghadirkan sejumlah narasumber utama, yaitu Prof. Ryaas Rasyid selaku Penasehat Khusus Apkasi dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan; Mochamad Nur Arifin selaku Penjabat Sementara Ketua Umum Apkasi dan Bupati Trenggalek; Arman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD); serta Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Apkasi.
Dalam paparanya Ryaas Rasyid, yang dijuluki bapak penggagas Otoda pasca-Reformasi, mengakui otonomi daerah saat ini hampir gagal. Seperti rumah yang hancur dihantam ombak sebelum selesai dibangun, begitulah nasib otonomi daerah di Indonesia. Ada banyak faktor yang mencengkeram pelaksanaan otonomi daerah sehingga terkesan jalan di tempat, seperti contoh pembentukan DOB yang sekadar mengikuti kepentingan elite, faktor regulasi yang berubah-ubah, dan kecenderungan elite Jakarta untuk membalikkan desentralisasi kembali ke sentralisasi.
Otonomi yang kita harapkan hampir gagal dan jauh dari harapan.banyak wewenang daerah dalam berbagai bidang seperti,Pertanahan, Kelautan, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan lainnya yang ditarik lagi ke Pusat.
Banyak kepentingan daerah yang dulu bisa diselesaikan daerah tapi sekarang yang menetukan justru di Pusat,padahal salah satu tujuan dibentuknya Otonomi Daerah itu salah satunya bagaimana untuk lebih memberikan kewenangan kepada daerah,tapi sekarang malahan terbalik.
“Saya minta kepada Direktur Eksekutif Apkasi agar mecatat hasil diskusi hari ini sebagai bahan Rekomendasi pada Munas APKASI bulan Mei mendatang untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.” Ujar Prof Ryaas Rasid.
Pejabat Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin,memberikan masukan,saat ini pemerintahan tidak efisien dan efektif. Misalnya,Gubernur itu adalah Wakil Pemerintah Pusat untuk mengawasi daerah kabupaten kota tapi masih ada beberapa kementerian yang masih menaruh perwakilannya di daerah Provinsi,sebagai contoh Balai besar, dan beberapa kementrian lainnya,sehingga menjadi urusan panjang dan tidak efisien baik waktu dan biaya.
Pada acara tersebut turut hadir juga Pembina Apkasi Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Mantan Bupati Nias Dua Periode 2011 – 2021,saat diminta tanggapanya,kepada Media Laoli menyampaikan bahwa Nafas Otonomi Daerah harus dikembalikan seperti cita2 awal Reformasi,agar di beberapa sektor td yg sdh ditarik ke Pusat kembalikan ke Daerah lagi urusannya,seperti contoh saja bidang kelautan tidak ada lagi wewenang daerah Kabupaten Kota, di bidang tambang galian gol C pasir, batu dan tanah urusan saja harus izin dari Provinsi. Tujuan Otonomi Daerah juga untuk memberikan wewenang seluas2nya kepada daerah melalui pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru), karna wilayah Indonesia begitu luas dan merupakan negara kepulauan.
“Hal ini sudah dimulai di era pemerintahan Presiden SBY,sehingga beberapa daerah sudah dimekarkan. Oleh sebab itu saya berharap agar daerah2 kepulauan khususnya segera dimekarkan dengan mencabut Moratorium di zaman pemerintahan Jokowi oleh Presiden Prabowo dan merealisasikan Rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) thn 2016 – 2018 atas Daerah yg telah layak untuk dimekarkan” Kata Laoli.
Selain itu iya juga mengharapkan agar Apkasi menginisiasi pertemuan antara Pemerintah Pusat, DPR RI dan Pemerintah Daerah untuk membahas perubahan UU Otonomi Daerah yang dalam perjalanannya belum sampai pada tujuan sudah ditarik kembali secara bertahap oleh Pemerintah Pusat.
Acara talk show ini diikuti secara zoom oleh para Bupati dari seluruh Indonesia beserta pejabat dari Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan daerah masing-masing. Apkasi berharap talk show ini dapat memperkuat dialog kebijakan antar pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Apkasi sendiri pada 29 sampai 30 Mei mendatang akan melakukan Musyawarah Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara.*(rapi)*
Komentar