ADVETORIAL : Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 kembali menegaskan kondisi keuangan daerah yang dinilai belum ideal. Belanja daerah masih tercatat lebih besar dari pendapatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan fiskal Anambas tahun depan. 
Wakil Ketua I DPRD Anambas, Yusli YS, yang menjadi juru bicara Badan Anggaran (Banggar), menyampaikan bahwa hasil pembahasan menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan.
“Kondisi belanja yang lebih besar daripada pendapatan ini ibaratnya ‘lebih besar pasak daripada tiang’. Kami menegaskan agar pemerintah daerah lebih cermat, terukur, dan berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal di tahun 2026,” tegas Yusli dalam penyampaian laporan hasil pembahasan APBD 2026 pada Rapat Paripurna, Jumat (28/11/2025).
Ia juga menambahkan bahwa DPRD tetap memberikan persetujuan, namun disertai catatan serius.
“APBD ini akhirnya disetujui bersama, tetapi pemerintah harus memastikan efektivitas program dan efisiensi belanja. Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, didampingi Wakil Ketua I, Yusli YS, Wakil Ketua II, Rocky H. Sinaga, dan Sekretaris Dewan, Jhon Aquarius Putra. Dari pihak pemerintah daerah hadir Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, Wakil Bupati Raja Bayu Febri Gunadian, dan Sekretaris Daerah Sahtiar.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan apresiasi atas kerja bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merampungkan APBD 2026, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
“Kami berterima kasih atas masukan dan catatan dari DPRD. Pemerintah daerah akan berupaya maksimal memperbaiki kondisi fiskal dan menyeimbangkan belanja dengan pendapatan. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar pembangunan tetap berjalan,” kata Bupati Aneng.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran yang dinilai belum efektif.
“Ke depan, prioritas kami adalah efisiensi dan penguatan pendapatan daerah. Semua program wajib mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pengesahan APBD 2026 turut disertai nota kesepakatan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang juga ditandatangani dalam agenda yang sama.***
Laporan : Haryadi S
Editor : Riduan
Komentar