Ada sesuatu yang ganjil dalam politik kita. Seseorang bisa sampai ke puncak kekuasaan melalui sebuah pemilihan, tetapi kemudian harus meninggalkan kekuasaan itu karena sesuatu yang seharusnya telah selesai sebelum pemilihan berlangsung: persoalan persyaratan.
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kabar itu muncul setelah badai persoalan mengenai dokumen pendidikannya, putusan pengadilan, dan bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat di DPR. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Namun, proses konstitusional dan kepastian formalnya masih harus ditunggu.
Politik, rupanya, tidak selalu berjalan seperti yang dirancang oleh para arsiteknya.
Dua tahun lalu, pasangan Prabowo-Gibran tampil sebagai sebuah kombinasi politik yang dianggap menjanjikan. Yang satu membawa pengalaman panjang, sejarah militer, dan jaringan politik yang luas. Yang lain membawa citra anak muda, teknologi, dan bayangan keberlanjutan kekuasaan sebelumnya.
Mereka seperti dua generasi yang disatukan dalam satu kendaraan politik. Tetapi kendaraan itu ternyata tidak selalu berjalan di jalan yang rata.
Kini, jika Gibran benar-benar meninggalkan kursi wakil presiden, pertanyaannya bukan semata-mata siapa yang akan menggantikannya. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan pemerintahan Prabowo?
Sebab seorang wakil presiden bukan sekadar seseorang yang duduk di sebelah presiden. Ia adalah bagian dari legitimasi politik sebuah pemerintahan. Ia ikut membawa mandat pemilih, ikut memikul tanggung jawab konstitusional, dan menjadi bagian dari keseimbangan kekuasaan.
Kepergian seorang wakil presiden, karena itu, bukan perkara mengosongkan satu kursi.
Ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin ikut bergeser.
Kita perlu membedakan dua hal: kekuasaan dan kepercayaan.
Kekuasaan dapat bertahan melalui dukungan parlemen, koalisi partai, dan kemampuan mengendalikan birokrasi. Tetapi kepercayaan publik tidak selalu tunduk kepada semua perangkat itu.
Sebuah pemerintahan bisa tetap berdiri meskipun salah satu pemimpinnya pergi. Namun, apakah ia masih berdiri dengan legitimasi moral yang sama?
Di sinilah persoalan Prabowo menjadi menarik.
Gibran bukan hanya wakil presiden. Ia juga simbol dari sebuah kompromi politik yang mengantarkan Prabowo ke Istana. Di belakangnya terdapat bayangan kekuasaan Joko Widodo, presiden sebelumnya, yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan konfigurasi politik menjelang Pemilu 2024.
Kita tentu tidak boleh menyederhanakan hubungan politik menjadi hubungan keluarga. Tetapi kita juga tidak bisa berpura-pura bahwa hubungan keluarga tidak memiliki arti dalam politik Indonesia.
Gibran adalah anak Jokowi. Dan Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Ia adalah salah satu aktor penting yang ikut membentuk jalan menuju kemenangan Prabowo.
Karena itu, pengunduran diri Gibran dapat membuka pertanyaan yang lebih luas: bagaimana hubungan politik Prabowo dan Jokowi setelah ini?
Apakah koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan bersama masih memiliki perekat yang kuat? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari perubahan hubungan antara dua pusat kekuasaan yang selama ini tampak berjalan beriringan?
Dalam politik, persekutuan sering kali tampak seperti persahabatan. Padahal, ia lebih mirip jembatan: dibangun untuk menyeberangkan kepentingan dari satu sisi ke sisi lain.
Ketika tujuan telah berubah, jembatan itu bisa kehilangan gunanya.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.
Negara bukan milik presiden. Pemerintahan bukan perusahaan keluarga. Jabatan publik bukan warisan yang dapat dipindahtangankan berdasarkan hubungan darah atau kedekatan politik.
Kita terlalu sering menyaksikan politik Indonesia diperlakukan seperti urusan siapa mendapatkan apa, siapa menduduki kursi mana, dan siapa memiliki pengaruh terhadap siapa.
Padahal, demokrasi memiliki ukuran yang lebih sederhana sekaligus lebih berat: apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi?
Persoalan Gibran memperlihatkan betapa pentingnya pertanyaan itu.
Jika memang terdapat persoalan mengenai persyaratan pencalonan, maka persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Tidak boleh ada seseorang yang kebal terhadap pemeriksaan hanya karena ia anak seorang mantan presiden. Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang kehilangan haknya hanya karena ia berada dalam pusaran ketidaksukaan politik.
Hukum harus berdiri di luar kedua kepentingan itu.
Kita tidak sedang mencari siapa yang paling kuat. Kita sedang menguji apakah konstitusi masih lebih kuat daripada mereka yang sedang berkuasa.
Lalu, bagaimana nasib pemerintahan Prabowo?
Secara konstitusional, pemerintahan tidak otomatis berakhir apabila wakil presiden mengundurkan diri. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, negara telah memiliki jalan keluar.
Tetapi konstitusi hanya menyediakan prosedur. Ia tidak selalu menyediakan ketenangan politik.
Prabowo mungkin tetap memegang kendali pemerintahan. Program-programnya bisa terus berjalan. Kabinet dapat tetap bekerja. Anggaran negara tetap disusun. Birokrasi tetap melaksanakan tugasnya.
Namun, persoalan sesungguhnya terletak pada stabilitas kepercayaan.
Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang memiliki banyak partai pendukung di parlemen. Ia juga pemerintahan yang memiliki keberanian untuk membiarkan hukum bekerja, sekalipun hukum itu mungkin menyentuh orang-orang yang pernah berjasa mengantarkannya ke kekuasaan.
Di sinilah Prabowo menghadapi ujian yang tidak sederhana.
Ia harus membuktikan bahwa dirinya adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar pemimpin dari sebuah persekutuan politik yang dibangun menjelang pemilu.
Jika ia mampu melewati persoalan ini dengan tenang, terbuka, dan konstitusional, mungkin krisis Gibran justru menjadi kesempatan untuk memperkuat pemerintahannya.
Tetapi jika ia memilih menyelesaikan persoalan ini semata-mata melalui kalkulasi politik, maka masalahnya bisa menjadi lebih panjang. Sebab politik yang terlalu sibuk menyelamatkan kekuasaan sering kali lupa menyelamatkan kepercayaan.
Ada sebuah pelajaran lama dalam sejarah kekuasaan: seorang pemimpin tidak selalu diuji ketika ia mendapatkan kemenangan. Ia justru diuji ketika sesuatu yang menjadi bagian dari kemenangannya harus dilepaskan.
Prabowo pernah menempuh perjalanan politik yang panjang. Ia pernah kalah, kembali bertarung, dan akhirnya sampai ke Istana. Kini, mungkin ia sedang menghadapi ujian yang berbeda: bukan bagaimana mempertahankan kemenangan, melainkan bagaimana mengelola akibat dari kemenangan itu sendiri.
Gibran mungkin pergi. Kursinya mungkin akan diisi orang lain. Koalisi mungkin akan disusun ulang. Para politisi mungkin akan kembali menemukan bahasa kompromi.
Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut pergi: kepercayaan rakyat terhadap konstitusi.
Sebab sebuah negara tidak menjadi besar karena presidennya memiliki kekuasaan yang besar. Ia menjadi besar karena kekuasaan itu bersedia dibatasi.
Dan mungkin, inilah pertanyaan paling penting dari seluruh peristiwa ini: apakah Prabowo akan membangun pemerintahan yang lebih kuat setelah Gibran, atau justru sekadar pemerintahan yang berusaha bertahan tanpa Gibran?
Keduanya tidak sama.
Yang pertama adalah soal kenegarawanan. Yang kedua hanya soal kelangsungan kekuasaan.
Sejarah biasanya lebih menghormati yang pertama.***
Komentar