Natuna _ ranaipos.com : Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mendorong agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Muzani usai melakukan pertemuan dan dialog bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, jajaran Forkopimda serta unsur pemerintah dan instansi terkait di Natuna, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan masyarakat menjadi bahan pembahasan, mulai dari ketersediaan LPG subsidi, harga pangan, pelayanan kesehatan hingga kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat nelayan.
Muzani mengatakan, berbagai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat di Natuna ini,” ujar Muzani.
Aspirasi LPG hingga Kebutuhan Nelayan
Salah satu persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah ketersediaan LPG subsidi.
Muzani mengatakan, Natuna yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas bumi justru belum mendapatkan kuota LPG subsidi bagi masyarakat.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” katanya.
Menurut Muzani, persoalan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi perhatian dalam kebijakan penyediaan energi bersubsidi.
“Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi,” ujarnya.
Selain energi, harga pangan juga menjadi perhatian. Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pangan di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang menurutnya mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.
Persoalan tersebut, kata dia, telah dibahas bersama Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi terhadap kondisi harga pangan di daerah kepulauan dan perbatasan.
Di sektor kelautan dan perikanan, kebutuhan masyarakat nelayan juga menjadi bagian dari pembahasan. Sejumlah fasilitas yang disoroti antara lain dermaga, jembatan serta fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.
“Sudah dijawab juga oleh Kementerian KKP,” kata Muzani.
Pelayanan Kesehatan Jadi Perhatian
Muzani juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian karena masyarakat di daerah perbatasan memiliki kebutuhan pelayanan yang harus tetap dipenuhi meskipun menghadapi kondisi geografis kepulauan.
Ia mengatakan perhatian terhadap pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat layanan dasar masyarakat.
Bagi Natuna, penguatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan masyarakat di wilayah terluar tetap mendapatkan akses layanan yang memadai.
Natuna dan Penguatan Kedaulatan
Muzani menilai pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan memiliki keterkaitan.
Kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik, ketersediaan kebutuhan dasar, konektivitas serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, aspirasi mengenai LPG subsidi, harga pangan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan nelayan menjadi bagian dari persoalan pembangunan yang perlu ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat.
Kunjungan kerja MPR RI ke Natuna tersebut sekaligus menjadi ruang untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi pemerintah daerah.
Muzani berharap berbagai persoalan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dengan demikian, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia. (Rid)
Komentar