Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2026, Senin (28/9/2026).
Forum yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna Boy Wijanarko Varianto dan dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Nara Grace BR Ginting, bersama sejumlah pihak terkait.
Dalam forum tersebut, berbagai capaian dan kendala pelayanan kesehatan dibahas, mulai dari kebutuhan layanan Puskesmas 24 jam, ketersediaan tenaga dokter dan dokter gigi, penerapan antrean online hingga capaian kepesertaan JKN.
Sekda Natuna Boy Wijanarko mengatakan evaluasi bersama diperlukan untuk melihat capaian pelayanan sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Ia berharap hasil pembahasan tidak berhenti pada forum, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.
“Semoga ke depan lebih bisa ditingkatkan lagi,” ujar Boy.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang Nara Grace BR Ginting memaparkan empat poin utama yang menjadi bahan evaluasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna.
Dorong Puskesmas 24 Jam
Salah satu perhatian adalah penambahan layanan Puskesmas 24 jam, khususnya di Puskesmas Ranai.
Saat ini, Puskesmas Ranai telah melakukan penambahan jam pelayanan. Namun, layanan tersebut belum berjalan selama 24 jam penuh.
Selain jam pelayanan, pemenuhan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Hingga 2026, masih terdapat enam Puskesmas di Kabupaten Natuna yang belum memiliki dokter gigi.
Pemenuhan tenaga dokter dan dokter gigi dinilai penting untuk mendukung akses serta kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Sementara untuk pemenuhan Anjungan Dokter, sudah terpenuhi di Puskesmas Ranai,” kata Grace.
Antrean Online Terus Ditingkatkan
BPJS Kesehatan juga menyoroti penerapan sistem antrean online. Menurut Grace, sistem tersebut sudah diterapkan dan menunjukkan peningkatan.
Namun, pelaksanaannya diharapkan dapat terus konsisten sehingga target pelayanan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Selain kualitas layanan fasilitas kesehatan, forum juga membahas perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Natuna.
Berdasarkan pembaruan data per 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN di Natuna telah mencapai 98,83 persen.
Angka tersebut masih berada di atas target Universal Health Coverage (UHC) 2026 yang ditetapkan minimal 98 persen. Sementara pada 2027, target UHC meningkat menjadi 99 persen.
“Untuk tahun 2027, Natuna hanya perlu mengejar sekitar 0,17 persen lagi,” ujar Grace.
Peserta Aktif Masih Jadi Perhatian
Meski cakupan kepesertaan telah mencapai 98,83 persen, BPJS Kesehatan masih mencatat adanya persoalan pada tingkat keaktifan peserta.
Per September 2026, peserta aktif tercatat 86,98 persen, turun dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 91,8 persen.
Tingkat keaktifan terendah tercatat pada segmen peserta mandiri, yakni 48,08 persen. Sementara tingkat keaktifan tertinggi terdapat pada segmen BPU, PNS dan ASN.
Meski mengalami penurunan, tingkat keaktifan tersebut masih berada di atas batas minimal UHC 2026 yang ditetapkan sebesar 80 persen.
Capaian kepesertaan yang mendekati target UHC 2027 sekaligus penurunan tingkat keaktifan menjadi perhatian bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dinilai penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memiliki status kepesertaan yang aktif saat membutuhkan pelayanan.
Melalui forum kemitraan tersebut, Pemkab Natuna dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai hasil evaluasi, baik terkait ketersediaan tenaga kesehatan, pengembangan layanan Puskesmas, digitalisasi antrean maupun keberlanjutan kepesertaan JKN.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Natuna. (Rid)
Komentar