BINTAN – ranaipos.com : Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan. Bupati Bintan memimpin langsung Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Karhutla serta Kekeringan di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bintan memastikan seluruh unsur terkait tidak hanya siap bertindak saat bencana terjadi, tetapi mampu melakukan deteksi dini dan pencegahan sejak potensi ancaman mulai muncul.
Bupati Bintan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Hadir pula sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki peran dalam pencegahan, penanganan hingga penanggulangan Karhutla dan kekeringan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah kejadian berlangsung, melainkan harus dipersiapkan sejak dini dengan pembagian peran yang jelas antarpihak.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan memastikan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika kejadian sudah terjadi, kita baru bergerak. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing,” ujar Bupati.
Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan pemantauan terhadap wilayah dan titik-titik yang berpotensi mengalami Karhutla. Sistem komunikasi serta pelaporan juga harus diperkuat agar setiap indikasi kejadian dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
Selain kesiapan personel, Bupati turut menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dengan demikian, apabila terjadi kebakaran lahan maupun kondisi darurat akibat kekeringan, respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Kekeringan Jadi Perhatian
Tidak hanya Karhutla, potensi kekeringan juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Berkurangnya ketersediaan air dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi kemungkinan gangguan ketersediaan air sekaligus menyiapkan langkah penanganan apabila kondisi tersebut terjadi.
Bupati menekankan bahwa penanganan Karhutla dan kekeringan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin seluruh potensi yang ada bisa bergerak bersama, sehingga apabila ada indikasi kebakaran atau kekeringan, responsnya dapat dilakukan secepat mungkin,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bintan memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana. Langkah pencegahan, pemantauan, komunikasi hingga respons cepat akan terus diperkuat untuk meminimalkan risiko Karhutla dan dampak kekeringan.
Pemkab Bintan juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran maupun kondisi kekeringan sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, pemerintah berharap potensi Karhutla dan kekeringan di wilayah Bintan dapat ditekan, sekaligus memastikan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.*(hel)
Komentar