www.ranaipos.com _ Natuna : Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Natuna dan Tim Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan Geopark Natuna sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 serta persiapan menuju pengakuan UNESCO Global Geopark (UGGp).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Natuna, Selasa (23/6/2026) itu dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Natuna, Moestofa Albakry, dan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengurus BPGN Natuna, akademisi ITB, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Geopark Natuna.
FGD tersebut merupakan bagian dari program Pengabdian Masyarakat ITB yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan tema “Pengembangan dan Sosialisasi Website Monitoring dan Evaluasi Indikator Capaian Pembangunan Daerah di Wilayah Terluar menuju SDGs 2030 (Kasus: Kabupaten Natuna)”.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai strategi pengelolaan Geopark Natuna guna mendukung pencapaian target SDGs 2030 sekaligus memperkuat kesiapan Natuna menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.
Kepala Bapperida Natuna, Moestofa Albakry, mengatakan Geopark Natuna memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan aspek konservasi, pendidikan, budaya, dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan geopark tidak hanya berfokus pada pelestarian kekayaan geologi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan komunitas lokal.
“Geopark Natuna merupakan aset strategis daerah yang harus dikelola secara terpadu. Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita berharap dapat menyusun langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian SDGs 2030 sekaligus memperkuat posisi Natuna menuju pengakuan sebagai Global Geopark,” ujar Moestofa.
Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan geopark, pengembangan promosi dan digitalisasi informasi geosite, peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan geosite, pelestarian budaya lokal, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berkelanjutan.
Tim Pengabdian Masyarakat ITB juga memaparkan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam mendukung pengelolaan geopark yang modern, terukur, dan berbasis data. Sistem monitoring yang terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur capaian pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai indikator yang menjadi syarat dalam pengelolaan geopark berstandar internasional.
FGD turut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pusat Statistik, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Yayasan Mantau Kekah Natunae, serta Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir (LPSDP).
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan Geopark Natuna yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.
Selain memperkuat posisi Natuna dalam jaringan geopark nasional, hasil diskusi ini juga diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun langkah strategis menuju pengakuan UNESCO Global Geopark, sehingga potensi geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati Natuna dapat dikenal lebih luas di tingkat internasional. (Rid)
Komentar