ADVETORIAL : Pemerintah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Ing Iskandarsyah resmi melakukan soft launching Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun pada Jumat pagi (29/05/2026).
Langkah progresif ini menjadi bukti nyata komitmen kuat Bupati Karimun dalam menghadirkan sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh warga Bumi Berazam serta para pelaku usaha.
Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad yang melakukan penandatanganan prasasti didampingi oleh Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, dan jajaran Forkopimda Karimun.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Dekranasda Karimun, Siti Rojiah dan Wakil Ketua Dekranasda Karimun, Lisa Amrianti. Sebagai kepala daerah, Bupati Ing Iskandarsyah menegaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan fondasi awal dari transformasi pelayanan publik di Karimun.
Pada tahap soft launching ini, MPP Karimun langsung mengintegrasikan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 10 instansi vertikal, serta 2 BUMD/BUMN. Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah sengaja menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan secara bertahap (step by step). Pada fase awal ini, pelayanan akan difokuskan secara maksimal di lantai satu, sementara data layanan dari seluruh OPD dan instansi vertikal akan terus dirinci dan disempurnakan.
“Kami step by step akan perbaiki mana yang kurang-kurang. Datanya dirinci, baik OPD maupun instansi vertikal yang ada, mengenai berapa banyak layanannya semua,” ujar Ing Iskandarsyah saat meninjau fasilitas gedung.
Tidak hanya menjadi pusat administrasi, Bupati Ing Iskandarsyah sudah menyiapkan cetak biru (blueprint) inovatif untuk pemanfaatan lantai dua gedung MPP. Pihaknya berencana menyempurnakan lantai tersebut menjadi fasilitas publik multifungsi yang bernilai manfaat tinggi.
“Nanti kami akan manfaatkan untuk auditorium yang punya nilai-nilai manfaat, untuk ruang-ruang pertemuan, simposium, atau bahkan untuk olahraga. Berikutnya kami akan sempurnakan lantai dua ini,” tambahnya.
Lebih jauh, Bupati juga melihat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuka peluang komersialisasi lantai dua tersebut. Fasilitas auditorium dan ruang pertemuan ini nantinya dapat disewakan kepada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Karimun. Menyadari karakteristik Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan dengan tingkat disparitas wilayah yang tinggi, Bupati Ing Iskandarsyah bergerak cepat merespons arahan Gubernur Kepri. Target besar Bupati berikutnya adalah memperluas jangkauan MPP agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat di pulau-pulau.
Bupati berkomitmen untuk menghadirkan layanan administrasi penting secara lebih dekat di tingkat kecamatan hingga desa. Fokus utamanya mencakup pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), hingga pengurusan surat-surat pertanahan.
Dengan strategi yang diusung Bupati Ing Iskandarsyah ini, ke depan masyarakat Karimun yang tinggal di pelosok pulau tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya besar untuk datang ke pusat kota hanya demi mengurus dokumen penting.
Semua dirancang untuk memangkas jarak, memotong birokrasi, dan mempercepat roda perekonomian daerah. Keberhasilan Bupati Ing Iskandarsyah dalam mendirikan fasilitas pelayanan terpadu ini mendapat pujian langsung dari Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Gubernur menilai langkah Pemkab Karimun sangat tepat dalam memenuhi kewajiban daerah untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kita mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah menghadirkan Mall Pelayanan Publik untuk layanan masyarakat secara luas, termasuk para pengusaha, siapa pun. Ini semua salah satu kewajiban dan usaha kita untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan, informasi yang cukup,” tutur Ansar Ahmad saat diwawancarai.
Gubernur juga mengagumi kemegahan gedung MPP Karimun yang dinilainya setara dengan MPP Sragen. Ia mencatat bahwa Karimun kini resmi menjadi salah satu dari empat daerah di Kepri yang telah memiliki MPP, bersama Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. Ansar berharap kehadiran MPP ini dipersiapkan matang agar saat investor datang, mereka bisa mendapatkan kepastian layanan perizinan yang prima.***
Laporan : Ronald
Editor : Rapi
Komentar