Di Natuna dan Anambas, laut bukan sekadar bentang biru. Ia adalah lembar cek raksasa yang tak pernah benar-benar bisa dicairkan oleh rakyatnya sendiri. Di bawah dasar laut wilayah paling utara Indonesia itu tersimpan cadangan gas raksasa East Natuna atau dahulu dikenal sebagai Natuna D-Alpha — salah satu cadangan gas terbesar di Asia Tenggara, sekitar 46 triliun kaki kubik (TCF). Angka yang, bila dibayangkan secara sederhana, cukup untuk menghidupi jutaan orang selama puluhan tahun.
Tetapi anehnya, masyarakat Natuna dan Anambas tetap hidup dengan harga sembako mahal, listrik yang belum sepenuhnya stabil, ongkos transportasi tinggi, dan infrastruktur yang berjalan tertatih. Di atas kekayaan energi dunia, rakyat justru akrab dengan antrean BBM dan mahalnya ongkos kapal.
Di sinilah ironi Indonesia bekerja dengan sangat telanjang.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hasil migas memang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk gas bumi, pemerintah pusat memperoleh 69,5 persen, sedangkan daerah mendapat 30,5 persen. Namun persoalannya tidak sesederhana angka.
Dana itu tidak langsung jatuh ke tangan Natuna dan Anambas sebagai daerah penghasil. Ia terlebih dahulu masuk ke mekanisme keuangan provinsi, lalu dibagi kembali ke seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Akibatnya, daerah yang menanggung langsung dampak eksploitasi sumber daya alam justru sering merasa memperoleh bagian yang kecil.
Natuna dan Anambas seperti pemilik kebun yang hanya diberi mencicipi buah dari pohon di halaman rumahnya sendiri.
Keluhan masyarakat di wilayah perbatasan ini sesungguhnya bukan sekadar soal uang. Ini soal rasa keadilan. Mereka melihat kapal-kapal besar datang membawa kekayaan energi, mendengar angka investasi miliaran dolar, tetapi kehidupan sehari-hari tetap mahal dan serba terbatas.
Lebih ironis lagi, proyek besar East Natuna sendiri belum benar-benar berjalan penuh sejak ditemukan pada awal 1990-an. Kandungan karbon dioksida (CO2) yang mencapai sekitar 70 persen membuat biaya eksploitasi menjadi sangat mahal. Teknologi pemisahan karbon atau carbon capture and storage (CCS) membutuhkan investasi luar biasa besar — diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS.
Karena itu, selama bertahun-tahun Natuna lebih banyak menjadi lokasi janji dibanding lokasi produksi nyata.
Kini pemerintah kembali menggulirkan optimisme baru. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek East Natuna kembali masuk agenda strategis nasional dengan target produksi pada dekade 2030-an. Jika benar berjalan, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah per tahun bagi daerah.
Namun pertanyaannya tetap sama: apakah rakyat Natuna dan Anambas benar-benar akan ikut menikmati hasilnya?
Pengalaman selama ini membuat masyarakat sulit percaya begitu saja. Transparansi dana bagi hasil masih menjadi persoalan serius. Pemerintah daerah sering mengeluhkan tidak adanya rincian jelas mengenai berapa sebenarnya pendapatan migas yang berasal dari blok-blok di Natuna dan Anambas. Dalam praktik anggaran, angka-angka itu sering melebur menjadi satu pos “dana perimbangan” tanpa jejak yang mudah ditelusuri publik.
Padahal keterbukaan adalah syarat paling dasar agar rakyat percaya bahwa negara hadir untuk mereka.
Masalah lain adalah karakter wilayah kepulauan yang sering gagal dipahami Jakarta. Mengukur pembangunan Natuna dengan rumus Jawa adalah kekeliruan besar. Di wilayah kepulauan, membangun jalan bukan sekadar mengaspal daratan. Mengirim semen saja memerlukan kapal. Harga bahan bangunan bisa berlipat. Distribusi pangan mahal. Mobilitas manusia bergantung pada cuaca.
Tetapi anehnya, formula dana pusat sering tetap memakai logika wilayah kontinental.
Akibatnya, daerah kaya sumber daya di perbatasan tetap tampak miskin secara fiskal.
Karena itu, wacana tentang dana otonomi khusus bagi Natuna-Anambas mulai sering muncul dalam berbagai diskusi publik. Ada pula tuntutan agar daerah penghasil memperoleh porsi lebih besar secara langsung, bukan sekadar menjadi penonton dalam skema pembagian yang panjang dan birokratis.
Tentu tuntutan ini tidak mudah. Negara juga memiliki kepentingan nasional yang lebih luas. Migas adalah sumber pendapatan strategis untuk seluruh Indonesia. Tetapi negara yang adil semestinya mampu membedakan antara pemerataan dan pengabaian.
Natuna dan Anambas bukan meminta dipisahkan dari Indonesia. Mereka justru sedang meminta agar Indonesia hadir lebih nyata di wilayah perbatasannya sendiri.
Sebab nasionalisme tidak hanya dibangun lewat pidato tentang kedaulatan. Nasionalisme juga tumbuh dari rasa diperlakukan adil oleh negara.
Dan jika suatu hari gas raksasa Natuna benar-benar mengalir deras ke pasar dunia, sejarah akan mencatat satu pertanyaan penting: apakah kekayaan itu akhirnya menerangi rumah-rumah rakyat di Natuna dan Anambas, atau sekali lagi hanya menjadi cahaya jauh yang dinikmati orang lain?.***
Komentar