Tanjungpinang – ranaipos.com : Rencana pinjaman daerah senilai Rp400 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB Jawa Barat menjadi sorotan publik. Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kepri pun turun langsung meminta penjelasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kepri, Senin (11/5).Di Gedung DPRD Kepri.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Provinsi Kepri segera memanggil Sekretaris Daerah Kepri Misni beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memaparkan secara rinci dasar hukum, skema pembayaran, hingga peruntukan anggaran pinjaman tersebut.
Dalam pemaparannya, Sekda Kepri Misni menegaskan bahwa pinjaman daerah itu telah disusun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 dan dipastikan tidak akan membebani masyarakat.
“Pembayaran pokok dan bunga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri melalui APBD. Ini murni untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Misni di hadapan pimpinan DPRD dan perwakilan JPKP.
Fokus untuk Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dana pinjaman Rp400 miliar tersebut dirancang untuk membiayai 40 paket pekerjaan strategis yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Kota Tanjungpinang menjadi daerah dengan alokasi terbesar yakni Rp308,2 miliar untuk 16 paket pekerjaan. Disusul Kota Batam Rp26,8 miliar untuk 12 paket, Kabupaten Bintan Rp17 miliar, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp14,5 miliar, Kabupaten Karimun Rp12 miliar, Kabupaten Natuna Rp11,5 miliar, serta Kabupaten Lingga Rp10 miliar.
Secara teknis, proyek-proyek tersebut akan dikelola oleh beberapa OPD, di antaranya Dinas PUPR yang menangani 30 paket pekerjaan, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 paket, serta Dinas Perhubungan 2 paket strategis.
Salah satu proyek prioritas yang menjadi perhatian adalah pembangunan Poliklinik Rawat Jalan RSUD Provinsi Kepri dengan total anggaran Rp111 miliar melalui skema tahun jamak.
Menurut Misni, pembangunan fasilitas kesehatan itu sangat mendesak mengingat lonjakan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahun.
“Fasilitas rumah sakit saat ini sudah sangat padat. Penambahan gedung dan layanan menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal,” jelasnya.
Selain sektor kesehatan, proyek besar lainnya adalah pembangunan Monumen Bahasa dan Museum Pulau Penyengat senilai Rp101 miliar yang digadang-gadang menjadi ikon budaya Melayu sekaligus penguatan sejarah bahasa Indonesia.“Kami hanya melanjutkan perjuangan dan rencana jangka panjang yang telah disusun sejak 2014,” tambah Misni.
JPKP: Selama Sesuai RPJMD, Tidak Masalah
Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JPKP Kepri, Fachrizan, S. Sos, yang hadir bersama perwakilan lainnya menyampaikan tetap pada sikap tegasnya di awal.
“Sikap kami tegas dalam hal ini, Bahwa Meminta Pihak Pemprov Bersama DPRD untuk mengevaluasi program infrastruktur ratusan milyar yang didanai dengan Pinjaman Daerah dan Fokus terhadap program yang bersentuhan langsung ke masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai skala prioritas, ” Ungkapnya
Meski demikian, JPKP meminta agar pelaksanaan proyek dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
RDP tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kepri Rodi Yantari, perwakilan Intelkam Polresta Tanjungpinang, serta jajaran Sekretariat DPRD Kepri.
DPRD: Jangan Sampai Ada Penyimpangan
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan pihak legislatif akan mengawal penuh seluruh proses pinjaman daerah tersebut agar berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Yang paling penting, seluruh program ini tidak keluar dari dokumen perencanaan daerah dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penyebaran pembangunan juga harus merata di seluruh kabupaten dan kota,” tegas Iman.
Ia menambahkan, DPRD tidak ingin dana besar tersebut justru menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“DPRD mendukung proses ini, tetapi juga akan mengawasi dengan ketat. Jangan sampai ada selisih atau penyimpangan. Dana sebesar ini harus benar-benar berubah menjadi bangunan nyata, fasilitas yang lengkap, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kepri, termasuk di pulau-pulau terluar,” tutupnya.*(helmi)
Komentar