ranaipos.com_Jakarta: Kegiatan penanaman mangrove yang digagas Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) sempena Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Bintan, Kepulauan Riau, mendapat perhatian luas, termasuk dari tingkat internasional. Delegasi pecinta mangrove dari Jepang dipastikan hadir, bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni.
Aksi penanaman mangrove tersebut akan digelar di Kampung Sungai Tiram, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, pada Minggu (8/2/2026). Selain Menteri Kehutanan, KJK juga mengundang Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto.
Ketua Umum KJK, Ady Indra Pawennari, menyampaikan bahwa konfirmasi kehadiran delegasi Jepang telah diterima. Kehadiran para pemerhati mangrove dari Negeri Sakura itu dinilai menjadi sinyal kuat meningkatnya kolaborasi global dalam upaya pelestarian pesisir dan ekosistem hijau Indonesia.
“Alhamdulillah, delegasi pecinta mangrove dari Jepang sudah konfirmasi akan hadir sesuai jadwal. Menteri Kehutanan dan Ketua Komisi IV DPR RI juga belum ada perubahan. Saya sudah bicara dan bertemu langsung dengan Pak Menteri Kehutanan. Insya Allah, beliau hadir,” ujar Ady, Jumat (30/1) sore.
Menurut Ady, kegiatan ini sejalan dengan program nasional Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang diinisiasi Kementerian Kehutanan. Program tersebut menitikberatkan pada rehabilitasi dan revegetasi mangrove berbasis komunitas sebagai langkah strategis menghadapi degradasi ekosistem pesisir.
Ia menegaskan, dukungan langsung dari Menteri Kehutanan menjadi dorongan penting bagi gerakan penanaman mangrove berbasis masyarakat dan komunitas, termasuk yang digerakkan insan pers.
“Pak Menteri sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan penanaman mangrove yang digagas KJK sempena HPN 2026 di Bintan, Kepri,” kata Ady.
Selain berfungsi menahan abrasi dan menjaga garis pantai, mangrove juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi jangka panjang. Tanaman ini dikenal efektif menyerap karbon dioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, serta menjadi habitat penting bagi biota pesisir yang menopang sektor perikanan dan pariwisata bahari.
KJK menilai, keterlibatan unsur pemerintah pusat, legislatif, komunitas, serta delegasi internasional menjadi momentum strategis untuk memperkuat gerakan pelestarian mangrove sebagai bagian dari ketahanan lingkungan dan pembangunan pesisir berkelanjutan. (Rid).
Komentar