Tanjungpinang _ ranaipos.com (RP) : Terkait kasus Nguan Seng (82) sebelumnya di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaldu Aksri SH karena melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan karena terbukti bersalah dengan menguntungkankan diri sendiri dan di tuntut 3 tahun penjara.
Dalam kasus pembelian lahan kurang lebih 12 hektar dengan dasar kepemilikan SKT, tetapi surat-surat tanah itu atas nama orang lain. Korban membeli tanah itu untuk membangun pelabuhan. Dengan harga tanah permeternya Rp 225.000 ribu.
Hingga akhirnya terdakwa Nguan Seng menyerahkan 8 SKT kepada korban dengan luas 6 hektar masing-masing Akta Pengoperan Hak dengan harga sebesar Rp. 700 juta. Untuk pembayaran tanah. Uang telah diserahkan seluruhnya ternyata sampai jatuh tempo balik nama SKT belum juga dilakukan oleh terdakwa, sehingga korban Laurence Takke mengalami kerugian Rp 6.750.000.000.
Putusan JPU itu bertolak belakang dengan vonis Majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Anggalanton Boang Manalu serta didampingi oleh Majelis Hakim anggota, Guntur Pambudi Wijaya dan Tofan Husma Pattimura.
Dalam sidang beberapa hari lalu, bahwa perbuatan terdakwa yang ditetapkan melanggar pasal 378 KUHP, dibatalkan karena tidak ada unsur melawan hukum dan tidak ada perbuatan yang melawan hukum, baik itu dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dan akan dipulihkan hak-hak terdakwa.
“Membebaskan terdakwa Nguan Seng, akan dipulihkan hak-hak terdakwa dan membebankan biaya persidangan oleh negara,” vonis Majelis hakim.
Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono SH MH menyikapi kasus ini bahwa pihaknya akan mengajukan Kasasi. Karena menurutnya kalau akhirnya dibebaskan sekarang kenapa saat praperadilan ditolak dan sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan para saksi, Kamis (19/8/21)
“Terima kasih infonya, Saya belum terima putusannya, Kak. Tapi kalau itu bebas, kami akan kasasi,” tegasnya.*dewi
Komentar