Natuna (ranaipos.com) – Semangat perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas kembali menyala. Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menggelar pertemuan bersama Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Ria Saptarika, di Kampus STAI Natuna, Komplek Masjid Agung Natuna, Senin (14/10/25) malam.
Pertemuan yang dihadiri para pengurus BP3K2NA itu menjadi ajang konsolidasi dan pemantapan strategi menuju terwujudnya provinsi baru di wilayah perbatasan paling utara Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua BP3K2NA, Dr. H. Umar Natuna, M.Pd.I., mengulas perjalanan panjang perjuangan pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas yang telah dimulai sejak beberapa tahun lalu.
“Insya Allah, pada akhir November nanti kita akan melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan percepatan realisasi pembentukan provinsi ini,” ujar Umar dengan semangat.
Menurutnya, perjuangan pembentukan provinsi bukan semata urusan administratif, tetapi panggilan moral untuk menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Sementara itu, Anggota DPD RI Ria Saptarika dalam arahannya memaparkan dasar hukum yang menjadi pijakan perjuangan, di antaranya UU Nomor 18 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah tentang tata cara pembentukan daerah otonomi baru.
Ria menjelaskan, pembentukan daerah otonomi baru harus mempertimbangkan aspek kependudukan, potensi ekonomi, serta faktor pertahanan dan keamanan.
“Natuna dan Anambas memiliki posisi strategis di garis depan NKRI, berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Filipina, Tiongkok, Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam. Posisi ini sangat vital bagi pertahanan negara sekaligus pengembangan ekonomi bahari,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan fiskal, mahalnya biaya transportasi, hingga terbatasnya kewenangan daerah terhadap pengelolaan laut.
“Dengan terbentuknya provinsi baru, kita berharap pelayanan publik akan lebih dekat, pembangunan lebih cepat, dan pemerintahan daerah bisa berjalan lebih efektif serta efisien,” tambahnya.
Menutup pertemuan, para peserta sepakat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas bukan sekadar cita-cita, melainkan amanah sejarah dari masyarakat perbatasan yang ingin sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
“Ini bukan hanya perjuangan birokrasi, tapi perjuangan harga diri daerah perbatasan. Kita ingin Natuna dan Anambas menjadi benteng marwah bangsa di utara Nusantara,” ungkap H. Kartubi, S.E., M.E.I, Ketua III BP3K2NA dengan penuh harap.
Pertemuan malam itu pun ditutup dengan seruan kebersamaan dan doa agar langkah perjuangan menuju provinsi baru mendapat restu dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah pusat.*(rapi)
Komentar