Aroma ketegangan politik di Kabupaten Natuna kian menyengat. Sosok Bupati Cen Sui Lan yang dulu dielu-elukan karena janji perubahan, kini mulai kehilangan pamor di mata publik. Sikap angkuh dan elitis yang kerap dipertontonkan di ruang publik, membuat masyarakat dan awak media mulai gerah. Drama keangkuhan ini kini bertransformasi menjadi sorotan tajam yang menggiring banyak pihak untuk mengungkap sisi gelap kepemimpinannya.
Beberapa waktu terakhir, muncul laporan investigatif dari sejumlah media lokal yang menyingkap dugaan adanya pola strategis dalam menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek-proyek fiktif, penggelembungan anggaran, hingga penggunaan dana publik untuk kegiatan seremonial yang tak menyentuh kebutuhan masyarakat, menjadi deretan tudingan yang mulai dikuliti oleh jurnalis yang berani.
Keberanian media ini tidak lahir begitu saja. Tekanan demi tekanan yang dialami para wartawan dalam peliputan di lingkungan Pemkab Natuna justru menjadi pemantik semangat untuk membongkar praktik-praktik manipulatif yang disinyalir telah berlangsung sistematis.
Publik mencatat sejumlah momen di mana Bupati Cen bersikap arogan—menolak wawancara, melecehkan pertanyaan kritis, hingga meremehkan aspirasi warga. Keangkuhan ini menjadi topeng yang kini mulai retak oleh fakta-fakta di balik panggung kekuasaan. Tak sedikit kalangan menilai bahwa kepemimpinan semacam ini berpotensi menjauhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Pertanyaannya kini: sampai kapan rakyat Natuna harus menunggu perbaikan? Akankah lembaga pengawasan, baik DPRD maupun aparat penegak hukum, berani bertindak?
Opini ini bukan sekadar kritik. Ini adalah panggilan moral agar demokrasi lokal di Natuna tidak dikerdilkan oleh kuasa yang lupa daratan. Rakyat butuh pemimpin yang merakyat, bukan penguasa yang menjadikan jabatan sebagai alat untuk memupuk kepentingan pribadi dan kroni.
Sudah saatnya masyarakat bangkit, menuntut keterbukaan, dan mendorong media tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebenaran, bukan mendengarkan pembisik yang hanya memberikan usulan yang menyebabkan salah langkah mengambil keputusan untuk mengejar keuntungan asal bupati senang.***
Komentar