ranaipos.com _ Natuna : Publik masih bertanya-tanya tentang siapa saja yang tergabung dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), yang kini dikenal dengan nama “Tim Bayangan Bupati”. Meskipun SK Bupati Natuna untuk tahun 2025 telah ditandatangani, identitas ke-12 anggota tim tersebut tetap belum diungkapkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Seorang warga Natuna yang minta namanya dirahasiakan mengungkapkan isi hatinya terhadap sikap Pemkab mengenai tim TPPD yang dibentuk tanpa pemberitahuan. Ia berpendapat bahwa transparansi mengenai identitas anggota tim sangat penting untuk mencegah dugaan nepotisme atau perlindungan kekuasaan.
“Jika memang tujuannya untuk membantu pembangunan, mengapa mereka harus disembunyikan? Bupati seharusnya terbuka kepada publik mengenai siapa saja yang tergabung dalam tim ini,” ungkapnya, Kamis (22/5/2025).
Kabag Hukum Diam, Sekda Alihkan Tanggung Jawab
Media ini mengalami kesulitan saat mencoba mengkonfirmasi keberadaan dan isi SK Tim TPPD. Ketika dihubungi, Kepala Bagian Hukum Setda Natuna menolak memberikan salinan SK tersebut, dengan alasan perlunya “berkoordinasi dengan pimpinan ” terlebih dahulu.
“Mengenai hal itu, saya akan menanyakannya kepada pimpinan dulu,” demikian singkat dalam percakapan dengan wartawan, Kamis (22/5/25) dikutif dari Alreinamedia.com.
Selain itu, Sekda Natuna , Boy Wijanarko , juga mengalihkan pertanyaan tersebut kepada Kepala Bappeda, Moestofa.
“Cobalah tanya pada Pak Moestofa, dia yang lebih mengetahui”, katanya sambil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada awak media.
Tim Tanpa Gaji Namun Penuh
Beberapa waktu lalu, Kepala BP3D Natuna, Moestofa, ketika di temui awak media menjelaskan bahwa anggota TPPD tidak mendapatkan honor dan bekerja secara sukarela. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan keresahan. Beberapa anggota tim tersebut diketahui berasal dari luar daerah, seperti Batam dan Jakarta, bahkan sebagian diantaranya adalah mitra Bupati ketika masih di DPR RI. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang harus diperhatikan.
“Jika mereka tidak mendapatkan bayaran, apa motivasi mereka untuk bekerja? terutama jika diisi oleh orang-orang luar daerah yang memiliki hubungan politik dengan Bupati,” ujar sumber yang sama.
Kekhawatiran juga muncul mengenai peran TPPD yang tidak termasuk dalam struktur ASN. Tanpa tugas yang jelas dan pengawasan yang minim, keberadaan tim ini dapat menjadi sebuah strategi terselubung untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan keuangan daerah yang berdampak pada korupsi, kolusi dan nepotisme alias kong-kolingkong, “jalur kekuasaan informal” yang sulit dikendalikan dan berpotensi mengganggu program OPD.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bupati Natuna mengenai siapa 12 nama dalam tim tersebut, proses perekrutan, serta bagaimana cara tim ini bekerja untuk mempercepat pembangunan. Media ini akan terus berusaha mengungkap siapa Tim Bayangan tersebut.*(rapi)
Komentar