NATUNA _ Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Sofian tak bosan untuk selalu mengkritik serta memberi masukan terhadap kinerja RSUD Natuna sebagai pelayan kesehatan masyarakat. Begitu juga bila ia mendengar ada kejanggalan terjadi dalam lingkungan rumah sakit.
Mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat tentang ketidak sediaan beberapa obat di RSUD Natuna. Tak menunggu waktu lama Ketua Komisi I DPRD Natuna itu langsung cek dan mengajak pihak terkait untuk merapatkan barisan untuk menindak lanjuti persoalan tersebut.
“Dalam rapat terbatas, pihak rumah sakit RSUD Natuna mengakui pernah ada stok obat-obatan yang kosong. Namun sekarang sudah tersedia semua,” ungkap Wan Sofian kepada para awak media usai melakukan rapat terbatas dengan Pihak RSUD Natuna di ruang rapat Dirut RSUD Natun, Rabu (13/3) pagi.
Ketua Komisi I DPRD Natuna yang merupakan Politisi PDIP tersebut mengatakan terjadinya kekosongan obat beberapa waktu lalu, karena permasalahan transportasi pengiriman. Adanya beberapa jenis obat yang harus lewat pengiriman khusus seperti pengiriman obat cair yang mana melalui maskapai penerbangan tidak mau membawa obat-obat jenis itu.
“Tak lupa dalam rapat, saya juga sampaikan agar pihak RSUD Natuna memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat,” tegasnya.
Untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, Wan Sofian meminta pihak rumah sakit untuk selalu koordinasi kepada pihak Komisi I DPRD Natuna, agar dapat mengawal segala usulan yang menjadi skala prioritas sebagai penunjang agar pelayanan prima dapat terlaksana.
“Kita menuntut pelayanan prima, kalau tidak didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, saya rasa mustahil,” terangnya.
Selain itu, Wan Sofyan juga tengah menyoroti sistem penggunaan BPJS Kesehatan di Natuna. Ia tak ingin, alasan admistrasi menjadi kendala pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait hal ini, Ia juga telah membahas dengan pihak Pemerintah Daerah Natuna serta pihak BPJS Kepri pada Selasa 12 Maret lalu di ruang rapat Kantor Bupati Natuna Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai.
Menurutnya, kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS harus jelas, baik prosedur, mekanisme dan cara pasien mengklaim BPJS kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal.
“Menurut Sekda Natuna, dari BPJS yang didapat hanya biaya transportasi dan perawatan pasien, sedangkan keluarga yang mendampingi tidak mendapatkan bantuan,” paparnya.
Wan Sofian meminta kepada pihak dinas terkait maupun BPJS agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakan kartu sehat tersebut.
Wan Sofyan juga menyoroti beberapa alat medis yang dimiliki oleh RSUD yang rusak. Seperti CD Scan yang telah lama menjadi pajangan karena rusak dan tak terpakai, serta meninjau beberapa pasilitas dan ruangan pelayanan yang di miliki oleh RSUD Natuna.(red)
Komentar