Jakarta _ www.ranaipos.com : Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV Tahun 2025 dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) pada Selasa (10/6/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menekankan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program hilirisasi nasional. Ia menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya membutuhkan infrastruktur industri, tetapi juga fondasi hukum pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan pasti.
“Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengawal legislasi dan kepastian hukum atas tanah dan ruang, tapi juga menjamin keadilan agraria dan penataan ruang yang menjadi dasar utama proses hilirisasi,” ujar Ossy.
Menurutnya, tanpa kepastian hukum atas lahan serta tata ruang yang matang dan terencana, investor akan ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Legalitas lahan dan kejelasan peruntukannya menjadi syarat utama agar proses hilirisasi dapat berjalan optimal.
“Hilirisasi adalah proses peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Namun pertanyaannya adalah: di mana proses itu akan dilakukan? Apakah lahannya tersedia? Apakah tata ruangnya sudah sesuai? Apakah status tanahnya sudah ‘clear and clean’?” tambah Wamen Ossy.
Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Politik LEMHANNAS RI, Kup Yanto Setiono, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari agenda strategis P3N dalam memperdalam pemahaman mengenai fungsi kementerian/lembaga yang berperan dalam pembangunan nasional.
“Kami ingin menggali informasi strategis dari Kementerian ATR/BPN, termasuk tugas dan fungsi, isu-isu nasional yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang, serta data pendukung yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran peserta,” jelas Kup Yanto.
Kunjungan ini diikuti oleh 11 peserta P3N LEMHANNAS RI dan turut dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.*(Rp)
Komentar