Wamen ATR/BPN dan Komnas HAM Satukan Komitmen: Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM Melalui Kolaborasi Multipihak

Jakarta, www.ranaipos.com— Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (7/7/2025).

“Permasalahan agraria tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk menyusun roadmap penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.

Ia menekankan bahwa banyak konflik agraria bersinggungan dengan isu penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga aspek hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dan strategi lintas sektor yang konkret.

“Kami tidak ingin roadmap ini hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan. Harus ada implementasi nyata yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar penyelesaian konflik benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga

Idul Fitri 1447 H Berpotensi Berbeda, MUI Imbau Umat Islam Tunggu Keputusan Sidang Isbat Pemerintah

IKBB Natuna Berbagi Takjil di Pantai Piwang, Wujudkan Kepedulian di Bulan Ramadhan

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menegaskan bahwa konflik agraria berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan. Komnas HAM, kata dia, mendorong agar penanganan konflik ini menjadikan prinsip HAM sebagai pijakan utama.

“Konflik agraria bukan sekadar persoalan administrasi tanah, tapi soal keadilan, kepastian hukum, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu, pendekatannya harus komprehensif, melibatkan koordinasi lintas lembaga,” kata Anies.

Komnas HAM juga berharap melalui penyusunan roadmap bersama Kementerian ATR/BPN, akan tercipta kesepahaman lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan agraria yang kerap berlarut-larut di berbagai daerah.

Turut hadir mendampingi Wamen Ossy dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Komnas HAM, hadir jajaran pejabat yang terlibat langsung dalam isu-isu strategis pertanahan dan HAM.*(Riduan)