NATUNA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Natuna menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum terkait kepemimpinan organisasi di tingkat pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PWI Natuna, Muhammad Rapi bahwa lebih dari 30 anggota di daerah tersebut tetap menghormati jalannya proses hukum dan siap menerima keputusan akhir, Sabtu (01/03/25) siang.
Lanjutnya, meski begitu, hingga saat ini PWI Natuna tetap mengakui kepemimpinan CH Bangun selalu Ketua Umum PWI Pusat yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI. Serta kepengurusan PWI Kepri hasil Konferwil PWI Kepri di Batam tahun 2024.
“Kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Jika nantinya Zulmansyah Sekadang dinyatakan sah sebagai Ketua Umum PWI Pusat, kami akan menerima keputusan tersebut,” ujar Rapi.
Rapi juga menegaskan bahwa tidak ada kepengurusan ganda di tubuh PWI Natuna. Jika ada pihak yang mengklaim sebagai anggota berdasarkan hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) beberapa waktu lalu di Batam, maka klaim tersebut dinyatakan tidak sah.
Lebih lanjut, PWI Natuna menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan atribut organisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka siap mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang menggunakan nama dan atribut PWI tanpa izin resmi tersebut.
“Kami akan menindak tegas siapa pun yang membawa nama dan atribut PWI tanpa dasar hukum yang jelas. Ini penting untuk menjaga marwah organisasi dan kredibilitas serta memastikan integritas PWI tetap terjaga,” tegas Rapi.
Selain itu, Rapi mengungkapkan keheranannya atas beredarnya kartu anggota PWI yang diduga tidak sah.
“Saya heran, kok ada oknum wartawan yang mendapat kartu PWI tanpa asal-usul yang jelas? Dari foto yang beredar, kartu anggota itu tampak sebagai kartu anggota biasa PWI, tetapi jelas bukan keluaran resmi organisasi PWI yang sah. Seharusnya, kartu PWI resmi memiliki hologram atau barcode,” jelasnya.
PWI Natuna menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dan kehormatan organisasi. Mereka berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian atas kepemimpinan yang sah, sehingga integritas PWI tetap terjaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.*(Riduan)
Komentar