Natuna _ www.ranaipos.com : Prosesi pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang tak kunjung terlaksana kian menimbulkan tanda tanya besar. Enam bulan pasca dilantik, Bupati Cen Sui Lan belum juga merombak kabinetnya. Kondisi ini menimbulkan spekulasi liar, bahkan kecurigaan adanya “permainan gelap” dalam lingkaran kekuasaan.
Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra, Marzuki, SH menduga bahwa keterlambatan ini tidak lepas dari bau kepentingan sempit tim sukses Pilkada 2024. Ia bahkan menyebut ada indikasi oknum yang mencoba menyusupkan kepentingan dengan cara-cara kotor.
“Ini dugaan saya, bisa saja bupati tidak percaya dengan susunan kabinet yang diusulkan oleh beberapa oknum tim pemenangan, dengan cara tidak benar, misalnya menerima suap dari pejabat,” tegas Marzuki, Senin (22/9) siang melalui sambungan telp selulernya.
Menurutnya, kegamangan bupati melakukan perombakan adalah refleksi dari krisis kepercayaan terhadap aparatur maupun orang-orang dekatnya sendiri. Celakanya, jika benar dugaan adanya permainan uang dalam pengusulan nama pejabat, maka publik berhak menyebut lingkaran kekuasaan saat ini sedang dikuasai “aroma busuk” transaksional.
Marzuki pun memberikan saran. Menurutnya, bila memang pelantikan harus dilakukan, sebaiknya momentum itu diambil pada bulan Desember 2025 mendatang. Dengan demikian, pejabat yang saat ini menjabat masih bisa menuntaskan beban kerja dan program tahun berjalan, sementara pejabat baru bisa langsung memulai dengan agenda serta kegiatan tahun anggaran 2026.
“Kalau dilantik Desember, transisinya lebih jelas. Pejabat lama bisa menutup buku kerja 2025, sedangkan pejabat baru langsung gas untuk tahun 2026. Ini lebih sehat bagi jalannya birokrasi,” pungkas Marzuki.
Sejak Maret 2025, tidak ada satu pun pejabat strategis mulai dari Sekretaris Daerah hingga kepala OPD yang dilantik. Aparatur terjebak dalam situasi tanpa kepastian, sementara roda pemerintahan berjalan dengan arah kabur.
Marzuki menilai, Bupati Cen Sui Lan tampaknya sedang melakukan penyaringan ketat. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah itu tak boleh berlarut-larut karena rakyat menuntut kepastian, bukan drama politik yang penuh intrik.
“Kalau ini dibiarkan terlalu lama, birokrasi akan lemah dan pembangunan tersandera. Bagus kalau Bupati tegas menolak suap dan kepentingan gelap, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan,” imbuhnya.
Meski begitu, tak sedikit pihak yang menilai Bupati Cen Sui Lan mungkin masih berhitung matang dalam memilih pejabat-pejabat yang lebih kredibel untuk dilantik sebagai “mesin kerja” pemerintahannya. Langkah ini bisa saja dimaksudkan agar formasi kabinet yang terbentuk nantinya benar-benar berorientasi pada kinerja dan bebas dari kepentingan sempit.
Keterlambatan perombakan kabinet ini kini berubah menjadi opini publik yang tajam, apakah bupati benar-benar sedang menegakkan integritas, atau justru terjebak dalam tarikan kepentingan tim sukses yang haus jabatan?.*(rapi)
Komentar