Jakarta _ www.ranaipos.com : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 28 Mei 2025. Kunjungan ini akan diisi dengan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) se-Sulawesi Tenggara untuk membahas berbagai isu strategis di bidang pertanahan, penataan ruang, serta percepatan sertipikasi tanah keagamaan.
“Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 yang dikunjungi Menteri Nusron sejak dilantik, sekaligus provinsi kedua di Pulau Sulawesi. Jika tidak ada perubahan, beliau akan memberikan pengarahan langsung kepada kepala daerah dan menyerahkan sertipikat tanah milik Pemda,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, Selasa (27/05/2025).
Rakor ini akan menjadi ajang strategis untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, dan integrasi kebijakan penataan ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Selain Rakor, Menteri Nusron juga akan memimpin Dialog Keagamaan bersama tokoh dan lembaga keagamaan se-Sulawesi Tenggara. Dalam dialog tersebut, Menteri dijadwalkan menyerahkan secara simbolis sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung legalitas aset keagamaan.
“Kami ingin memastikan tanah-tanah wakaf dan rumah ibadah memiliki status hukum yang jelas. Ini adalah bagian dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tambah Harison.
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang evaluasi internal terhadap kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama terkait pelaksanaan program prioritas dan pelayanan masyarakat.
Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini adalah Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, serta Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Rahmat, bersama seluruh jajaran. Rakor juga direncanakan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, para Bupati dan Wali Kota se-provinsi.
Melalui kunjungan ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat kolaborasi antarpemerintah guna mewujudkan kepastian hukum atas tanah, serta menciptakan tata ruang yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.*(Rp)
Komentar