Kendari, 28 Mei 2025 _ www.ranaipos.com : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat proses validasi data pertanahan. Langkah ini dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Dalam proses validasi data pertanahan, saya minta agar disiapkan strategi khusus. Saat ini kita sedang dalam masa transisi menuju sistem digital—ini momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025).
Ia menekankan bahwa percepatan validasi harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nusron menyebutkan bahwa sekitar 75–80% tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dua isu utama yang kerap dikeluhkan publik adalah lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar (pungli).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Nusron mendorong dilakukannya penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Penguatan sistem teknologi informasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan integritas SDM. Model bisnis kita harus tetap akurat, prudent, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Kepala Seksi, hingga petugas loket, agar terus meningkatkan kompetensi diri sebagai garda terdepan pelayanan.
Terkait penguatan SDM, Nusron mengungkapkan tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) mengenai jalur karier ASN ATR/BPN. Aturan ini akan mencakup pengembangan karier dari level staf hingga direktur dan direktur jenderal, termasuk mekanisme rotasi, mutasi, dan sertifikasi manajemen risiko.
“Dengan Rapermen ini, setiap ASN akan memiliki kejelasan terkait pengembangan karier, masa penugasan, dan area kerja. Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pertanahan di masa mendatang,” kata Nusron.
Selain peningkatan kualitas internal, Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program-program pertanahan nasional. Ia berharap kerja sama yang erat, khususnya dengan Komisi II DPR RI, dapat terwujud dalam semangat kolaborasi kebangsaan.
“Saya berharap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara pemerintah dan legislatif. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi kebangsaan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Sekretaris Ditjen Tata Ruang Reny Windyawati. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tenggara Rahmat beserta jajaran.*(Rp)
Komentar