www.ranaipos.com – Anambas : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bersama perwakilan masyarakat, SKK Migas dan KKKS konsorsium Natuna Barat yaitu Medco E&P, Star energy dan Harbour energy pada kamis 3/10 2024 kemarin.
Kepada Media ini Eko Pratama mengatakan, di saat pertemuan tersebut terjadi kericuhan karena pihak SKK Migas dan KKKS enggan membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat anambas.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut Eko mengatakan sempat meminta Pihak SKK Migas KKKS untuk transparan membuka data CSR yang pernah dikeluarkan.
” Sebelum forum ini di lanjut, kami minta SKK migas dan KKKS untuk membuka data CSR yang pernah di keluarkan kepada masyarakat anambas, apa saja itemnya dan berapa pagu anggarannya”, Sampai Eko Pratama asli anak Jemaja kala itu.
Lanjutnya, kita semua harus terbuka dalam hal ini, apa susahnya membuka data CSR tersebut, toh semua pengeluaran perusahaan untuk aktivitas produksi migas ini di klaim ke negara, masyarakat berhak tau, karena selama ini bahkan Pemerintah daerah pun tidak di beri tau data tersebut, kecuali ada permainan gelap atau korupsi di dalamnya” kata eko melontarkan kalimat tersebut saat rapat berlangsung.
Ditambahkan Eko Pratama, Setelah aksi unjuk rasa di matak base 18 september 2024 lalu, pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Anambas telah bersurat kepada SKK Migas Sumbagut untuk meminta data CSR KKKS konsorsium Natuna Barat, namun hingga pembentukan forum TJSLP kamis 3 oktober kemarin data itu tidak kunjung di berikan oleh SKK migas sumbagut atau KKKS. Ini kan pelik, ada apa sebenarnya? kami menduga kuat ada permainan gelap di sini.
“Kami dari aliansi Anambas menggugat (ALAM) telah mengumpulkan beberapa data CSR yang pernah di keluarkan KKKS, salah satu perusahaan sudah saya kantongi data CSRnya, kita akan hitung pagunya, jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan mengambil langkah hukum dan gerakan yang lebih serius, jika demo adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keadilan, kami pastikan itu akan terjadi lagi. Sudah lama sekali masyarakat kami bahkan pemerintah daerah kabupaten kepulauan anambas di kangkangi haknya oleh SKK Migas dan Konsorsium Natuna Barat”, Tegas Eko.
Selain itu kata Eko, Kami juga sangat kecewa, undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di anggap remeh, padahal Pemda Anambas mengudang Kepala SKK Migas sumbagut tapi yang di hadirkan hanya staff yang tidak bisa mengambil keputusan, begitu juga dengan Medco E&P natuna, Star Energy dan Harbour.
“Ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat anambas. Kita tidak pernah anti dengan investasi, sepanjang investasi tersebut berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Anambas sebagai garda terdepan NKRI akan selalu Merah putih tetapi kami Menolak tunduk dengan segala bentuk ketidakadilan”, ucap Eko tegas *(red).
Sumber : Eko Pratama (ALAM)
Komentar