Tanjungpinang _ www.ranaipos.com : Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) kembali menggelar kegiatan “Goes to Campus” sebagai bagian dari upaya penyuluhan hukum kepada generasi muda. Kali ini, STIKES Hang Tuah Tanjungpinang menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang mengangkat tema “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Cyber Crime di Era Digital.” Senin, 26 Mei 2025.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., didampingi oleh tim penyuluh hukum yakni Rama Andika Putra, Rafki Mauliadi, A.Md.T, dan Syahla Regina. Acara ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, serta perwakilan pimpinan kampus.
TPPO : Kejahatan Modern yang Mengintai di Sekitar Kita
Dalam paparannya, Yusnar Yusuf menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kini menjadi salah satu kejahatan lintas negara paling serius. Mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, TPPO mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perdagangan anak, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh.
“TPPO adalah bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia. Korbannya sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan sayangnya Kepri menjadi salah satu provinsi dengan angka korban tertinggi pada tahun 2024,” ujar Yusnar.
Ia menambahkan, letak geografis Kepri yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura membuat provinsi ini rawan menjadi daerah transit TPPO. Adapun modus yang sering digunakan antara lain penipuan berkedok lowongan kerja, pengantin pesanan, dan pemanfaatan anak jalanan atau mahasiswa magang.
Yusnar menekankan perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, hingga lembaga internasional untuk memutus mata rantai perdagangan orang. “Perang melawan TPPO tidak bisa dilakukan sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Cyber Crime: Ancaman Nyata di Ruang Digital
Materi kedua disampaikan oleh Rafki Mauliadi, A.Md.T, yang membahas kejahatan siber (cyber crime). Ia menekankan bahwa dunia digital menyimpan banyak potensi risiko, terutama bagi generasi muda yang aktif di internet.
Rafki menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi yang kuat untuk menangani kejahatan digital, antara lain melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Ketika data pribadi kita masuk ke internet, kendali atas informasi itu bisa hilang. Maka dari itu, penting bagi kita menjadi ‘Cyber Cerdas’ – sadar hukum, bijak bermedia sosial, dan aktif menjaga keamanan digital,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten ilegal, dan penipuan online kini marak terjadi, dan bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu.
Kolaborasi dan Kesadaran Kolektif Jadi Kunci
Wakil Ketua III STIKES Hang Tuah, Komala Sari, S.Kep., Ns., M.Kep., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kejati Kepri atas inisiatif edukatif ini. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat bermanfaat untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan hukum yang relevan dengan tantangan zaman.
Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Para mahasiswa terlihat antusias menggali lebih dalam isu-isu hukum terkait perlindungan diri dari ancaman perdagangan orang dan kejahatan siber.
Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang cerdas hukum, peduli sesama, dan tanggap terhadap isu-isu sosial di era digital.***
Editor: Rapi
Komentar