www.ranaipos.com – Jakarta : Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden periode 2015-2019 sekaligus Mantan Ketua Komnas HAM RI, Ifdhal Kasim, mengimbau seluruh masyarakat Tanjungpinang untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Tanjungpinang 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil.
Imbauan ini disampaikan menyusul dibukanya 5 posko pengaduan anti-kecurangan oleh Aliansi Advokat RAMAH Bersatu (ARAH 1), yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran selama Pilwako.
Ifdhal menekankan bahwa terdapat dua tahap krusial dalam Pilwako, yaitu proses pelaksanaan dan penghitungan suara, yang rentan terjadi kecurangan seperti politik uang dan manipulasi lainnya. Meskipun Bawaslu Tanjungpinang telah ditunjuk sebagai lembaga pengawas resmi, ia menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi.
“Wilayah Tanjungpinang ini memiliki empat kecamatan dan 18 kelurahan, sehingga Bawaslu tentu tidak dapat menjangkau semua potensi kecurangan secara penuh,” ujar Ifdhal.
Ia juga mengajak masyarakat, terutama mahasiswa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk tim pengawasan mandiri guna memantau praktik politik uang dan bentuk kecurangan lainnya. Ia menekankan bahwa politik uang bisa terjadi baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara.
Ifdhal berharap agar Bawaslu responsif terhadap inisiatif masyarakat yang membentuk tim pengawas tersebut, serta mendukung dengan sosialisasi dan pencerahan terkait proses pilkada yang jujur dan adil.
“Dengan kerjasama antara Bawaslu dan masyarakat, diharapkan proses Pilwako Tanjungpinang 2024 dapat berjalan lebih transparan dan tanpa kecurangan,” tutupnya.
Komentar