Natuna _ www.ranaipos.com : Sebuah adegan singkat di Hall Kantor Bupati Natuna, Selasa (19/8/2025) pagi menyisakan cerita panjang dan berpotensi berdampak serius bagi relasi pemerintah daerah dengan pers.
Saat menuruni tangga menuju mobil dinas, Bupati Cen Sui Lan melontarkan kalimat sinis:
“Pak Kadis ada utang iya, ada temuan BPK iya, udah bayar utang.”
Ucapan tersebut bukan ditujukan kepada Kepala Dinas, melainkan kepada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang kala itu sedang berbincang dengan sejumlah wartawan. Alih-alih membangun komunikasi hangat, pernyataan Cen justru terkesan menjauhkan diri, bahkan menimbulkan kesan “alergi” terhadap kehadiran jurnalis.
Bagi sebagian orang, insiden ini mungkin terlihat sepele. Namun dalam tradisi politik lokal, sikap pemimpin terhadap pers sering menjadi barometer gaya kepemimpinan. Sejarah di banyak daerah menunjukkan, kepala daerah yang gagal menjaga hubungan dengan media hampir selalu menuai badai opini publik yang berujung pada krisis legitimasi.
Ketua Persatuan Jurnalis Natuna, Roy, menyebut sikap Bupati Cen sebagai bentuk arogansi.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi menyangkut martabat pers sebagai pilar demokrasi,” ujarnya, Selasa (13/08/25) siang.
Spekulasi Politik
Pertanyaan publik kini mengemuka : mengapa Bupati Cen Sui Lan begitu defensif terhadap wartawan? Spekulasi berkembang bahwa sikap dingin itu tak lepas dari pemberitaan mengenai proyek pembangunan yang disebut-sebut sudah berjalan meski proses lelang belum diumumkan secara resmi.
Jika benar demikian, maka sikap “alergi” tersebut bukanlah spontanitas belaka, melainkan strategi bertahan dari isu yang berpotensi merusak reputasi politiknya.
Sebagai “pendatang baru” di panggung politik Natuna, Cen Sui Lan masih membutuhkan legitimasi dan simpati publik. Namun bukannya merangkul pers, ia justru membuka jarak dan terkesan melawan. Langkah ini bisa menjadi blunder yang berakibat panjang.
Pers Sebagai King Maker
Dalam demokrasi lokal, pers kerap memainkan peran sebagai king maker. Media mampu membangun citra positif seorang pemimpin, tetapi juga bisa meruntuhkannya melalui fakta, data, dan opini. Bila relasi pemerintah dan media berubah menjadi permusuhan terbuka, dampaknya terhadap citra kepemimpinan Cen Sui Lan sulit dihindari.
Publik bisa saja mulai menilai dirinya sebagai pemimpin anti-kritik, alergi transparansi, bahkan cenderung otoriter. Label semacam ini berbahaya bagi karier politik, apalagi jika ia berambisi melanjutkan kekuasaan atau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
Seorang pengamat politik lokal, Dr. Haryadi M, mengingatkan dalam politik lokal, musuh terbesar bukanlah lawan politik, melainkan kehilangan simpati publik. Dan simpati publik di era demokrasi modern banyak dibentuk oleh media. Jika hubungan pemerintah dan pers retak, cepat atau lambat dampaknya akan dirasakan dalam legitimasi dan kinerja politik sang bupati.
Titik Balik atau Awal Konflik?
Insiden kecil di tangga lobi hall kantor bupati ini mungkin hanyalah prolog dari drama politik yang lebih besar. Apakah peristiwa ini akan berkembang menjadi konflik berkepanjangan atau justru menjadi titik balik menuju dialog sehat, waktu yang akan menjawab.
Satu hal pasti, pers bukanlah musuh. Wartawan memang kerap menulis kritik tajam, tetapi mereka juga mitra strategis dalam menyampaikan program, membangun citra, dan meraih simpati rakyat.
Jika Bupati Cen Sui Lan gagal memahami hal ini, bukan hanya relasi pemerintah yang terancam, melainkan juga pondasi politiknya sendiri.*(rapi)
Komentar