www.ranaipos.com (RP) _ Natuna : Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk menggali aspirasi dari masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021, yang merupakan instrumen Perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Natuna melalui Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Izwar Asfawi pada kegiatan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tingkat Kecamatan Wilayah 1 Kabupaten Natuna tahun 2020, yang meliputi Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut dan Bunguran Tengah di Aula Asrama Haji, Kompleks Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku (NGU), Ranai, Bunguran Timur, Senin (10/02) pagi.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk menggali aspirasi dari masyarakat yang dalam prosesnya terjadi negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat. Sehingga perencanaan pembangunan yang akan dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, guna mengantisipasi permasalahan dimasa yang akan datang.
Oleh karena itu tambah Izwar Asfawi bahwa penyelengaraan Musrenbang Kecamatan tersebut sangatlah penting bagi semua pihak dalam menentukan masa depan Kabupaten Natuna.
Pada kesempatan yang sama, sebelumnya Sekretaris BP3D, Marwan Syah Putra menyampaikan kegiatan Musrenbang dilaksanakan pada setiap tahun yang dimulai dari Musrenbang di Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pada akhirnya di Tingkat Nasional. Sebelum dilaksanakan Musrenbang Kecamatan, di Desa/Kelurahan sudah terlebih dahulu dilaksanakan Musyawarah Dusun dan musyawarah Desa yang melibatkan semua elemen masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintah yang baik, adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Sementara ketua pelaksana, Camat Bunguran Timur Wan Suhardi, SE menyampaikan, Sistem Perencanaan Pembangun Nasional mengatur azas dan ruang lingkup perencanaan, menyusun dan menetapkan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, data dan informasi serta kelembagaan yang ada. Maka sebuah keniscayaan bagi Pemerintah untuk wajib melaksanakan kegiatan Musrenbang dari Tataran Pemerintah yang paling rendah, yaitu Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke Tingkat Nasional.
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Wilayah I diikuti oleh 4 kecamatan yang ada di pulau Bunguran Besar, yang terdiri dari Kecamatan Bunguran Selatan sebanyak 15 Orang, Bunguran Tengah 10 Orang, Bunguran Timur Laut 18 Orang dan Bunguran Timur 40 Orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yaitu dari tanggal 10-11 Februari 2020.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Natuna Jarmin Sidik, beserta para Ketua Komisi dan anggota DPRD dari Dapil Natuna I, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kades,Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya. (red/Rp)
Komentar