Langkah Raja Mustakim, suami Bupati Natuna, yang merespons kritik Marzuki, Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna dengan komentar kasar dalam sebuah grup WhatsApp, menambah daftar panjang ironi kekuasaan di daerah. Bukan hanya komentar itu sendiri yang jadi sorotan, tapi konteks politik dan posisi para pihak yang terlibat: seorang suami kepala daerah yang tampak berusaha membungkam suara dari dalam barisan koalisi sendiri.
Kritik dari Dalam Rumah Sendiri
Kritik yang dilayangkan Marzuki bukan datang dari lawan politik. Ia adalah kader dan pengurus partai yang sama dengan Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, sekaligus Ketua DPC Gerindra. Gerindra juga merupakan partai pengusung Bupati saat ini. Kritik itu disampaikan terkait dugaan tidak dilibatkannya wakil bupati dalam pembentukan Tim Penyusun Perangkat Daerah (TPPD).
Namun respons dari Raja Mustakim—yang bukan pejabat publik, tetapi berada dalam lingkaran paling dekat kekuasaan—justru mencerminkan sikap antikritik dan berpotensi mengarah pada intimidasi verbal. Kalimat-kalimat yang dilontarkannya memang masih harus diuji secara hukum dan linguistik, apakah termasuk penghinaan atau tidak. Namun, dalam perspektif etika politik, tindakan ini mencerminkan bentuk arogansi kekuasaan.
Jika Anggota Dewan Saja Dibungkam, Bagaimana dengan Rakyat Biasa?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah posisi Marzuki sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Ketua Fraksi Gerindra di DPRD. Jika tokoh sekaliber itu saja bisa “diserang” hanya karena menyampaikan kritik, maka bayangkan nasib masyarakat biasa yang hendak menyampaikan keluhan atau protes. Apakah mereka juga akan diintimidasi secara halus atau bahkan dibungkam dengan cara yang lebih keras?
Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal. Pemerintahan yang sehat seharusnya membuka ruang dialog, bukan menutupnya. Kritik adalah bagian dari kontrol politik yang justru memperkuat legitimasi pemerintahan, bukan meruntuhkannya.
Apa Seharusnya Sikap Pemerintah terhadap Kritik?
Pertama, pemerintah—termasuk keluarga pejabat—harus menyadari bahwa kekuasaan bukan ruang bebas dari kritik. Justru semakin tinggi posisinya, semakin besar pula tanggung jawab moral untuk bersikap bijak dan terbuka terhadap masukan.
Kedua, kritik harus dijawab dengan data, penjelasan, dan argumentasi, bukan dengan sentimen pribadi, pelecehan, atau komentar yang memperkeruh suasana. Komentar suami bupati yang terkesan emosional justru menunjukkan bahwa sebagian lingkaran kekuasaan belum siap menghadapi dinamika politik secara dewasa.
Ketiga, kepala daerah harus menjaga profesionalisme, termasuk dalam mengatur peran dan sikap orang-orang terdekatnya. Jika keluarga ikut campur dalam ranah politik praktis, maka mereka pun harus siap menerima konsekuensinya: kritik dan pengawasan publik.
Demokrasi Tidak Bisa Hidup Tanpa Kritik
Redaksi menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam iklim yang memungkinkan perbedaan pendapat, kritik, bahkan oposisi. Upaya membungkam suara-suara dari dalam, terlebih dari mitra politik sendiri, bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga memperlihatkan ketakutan yang tidak perlu terhadap keterbukaan.
Demokrasi bukan hanya tentang menang pemilu, tapi bagaimana merawat kepercayaan rakyat dengan cara-cara yang beradab dan penuh integritas.
Jika kritik dari kader partai sendiri dianggap sebagai ancaman, maka masa depan demokrasi lokal kita sedang berada dalam bahaya.***
Komentar