www.ranaipos.com _ Natuna (RP) : Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Natuna, Tasrif, S.Sos menghadiri acara Pembahasan Sinergitas Program Kegiatan Lintas Kementerian Dalam Pengembangan PKSN Ranai Berbasis Potensi Unggulan, yang dilaksanakan di Aula Hotel Tren Central, Ranai, Kamis (19/11) pagi.
Hadir pada kegiatan yang digelar secara virtual tersebut diantaranya Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia didampingi beberapa Asisten Deputi dan Pejabat dari BNPP RI lainnya, Kepala BPPD kabupaten Natuna, Nara sumber dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya melalui aplikasi Zoom Meeting, Sekretaris BNPP RI, Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa arah strategis BNPP dalam mendukung visi misi Presiden 2020-2024 adalah mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara dengan mengoptimalkan perundingan demarkasi/segmen batas negara.
Suhajar juga mengatakan bahwa implementasi lain bagi memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan diantaranya dengan mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara dengan pengembangan manajemen 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan melanjutkan pembangunan PLBN baru.
Selain itu, strategi yang diambil oleh BNPP, akan terus focus dalam mewujudkan perbatasan yang maju dengan pengembangan ekonomi baru di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
Hal lain yang juga menjadi focus BNPP RI adalah pembangunan infrastruktur pembuka keterpencilan sarana pelayanan dasar, Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di 222 kecamatan lokasi prioritas dan penanganan 49 pulau kecil terluar.
Adalam kesempatan yang sama Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Natuna, Tasrif menyampaikan bahwa Kabupaten Natuna merasa bersyukur karena memiliki potensi daerah yang sangat besar dan menjadi modal utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat luas perairan Natuna yang berbatasan lansung dengan beberapa negara tetangga, sektor kelautan dan perikanan juga tidak kalah besar dan sangat berpotensi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan komoditi perikanan baik secara nasional maupun internasional.
Namun dengan keterbatasan kewenangan dan minimnya belanja pembangunan daerah, membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih lagi lingkup wilayah Natuna yang terpisah-pisah oleh lautan, sehingga upaya pemerataan pembangunan akan memakan biaya yang tidak tidak sedikit.
Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan atas segala perhatian, kebijakan dan fokus komitmen, terutama kepada BNPP Republik Indonesia, maupun berbagai lembaga lintas kementerian yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan di Natuna.
Selanjutnya Asisten Deputi Potensi Kawasan Laut BNPP, Sriyanto selaku Ketua Panitia melaporkan maksud dan tujuan rapat ini dilaksanakan adalah untuk mensosialisasikan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 dan RPJM Tahun 2020-2024 tentang target dan lokasi kegiatan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya pengembangan PKSN ranai.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang perlu dikoordinasikan dan disinergikan dalam penyusunan program kegiatan pengembangan PKSN Ranai.
Mendapat masukan-masukan terkait Rencana Aksi tentang program kegiatan dan anggaran lintas kementerian/lembaga dan daerah, sehingga dapat diharmoniskan dan disinergikan lintas kementerian/lembaga dan daerah.
Menyamakan persepsi dan komitmen seluruh kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan, khususnya PKSN Ranai.(humaskab/red).
Komentar