Karimun _ www.ranaipos.com : Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun resmi menghentikan penuntutan perkara penganiayaan terhadap anak melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Rabu (18/11/2026).
Penghentian itu ditandai dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Transiswara Adhi, S.H.,M.Hum.
Perkara ini melibatkan tersangka berinisial ARS dan anak korban berinisial RFS (14). Tersangka disangkakan melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
Peristiwa bermula pada Rabu, 21 Oktober 2026 malam. Saat itu korban RFS berada di rumah tersangka di Perumahan Ifolia, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing. Korban kemudian pergi bersama rekannya M.A.S.P menggunakan sepeda motor menuju Coastal Karimun.
Sekitar pukul 21.40 WIB, keduanya kembali untuk mengembalikan motor tersebut. Terjadi cekcok karena tersangka merasa tidak terima motor dipakai terlalu lama. Tersangka lalu mengajak korban dan M.A.S.P ke PLTD Bukit Carok.
Di lokasi tersebut, tersangka memukul wajah korban dan menendang bagian belakang badannya. Korban sempat meminta ampun, namun tersangka kembali memukul hingga mengenai tangan kiri korban. Setelah itu keduanya pulang ke rumah masing-masing.
Hasil visum dari RSUD M. Sani Karimun pada 22 Oktober 2026 menyimpulkan korban mengalami luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul.
Kejari Karimun menilai perkara ini memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Dalam musyawarah, tersangka telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Pihak korban bersama orang tuanya telah menerima maaf tersebut dan sepakat berdamai.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Karimun, Ridwan, S.H., M.H, menegaskan Restorative Justice bukan berarti pelaku bebas begitu saja.
“Restorative Justice bukan berarti pelaku bebas begitu saja. Tersangka sudah mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan korban bersama orang tuanya sudah memaafkan secara tulus. Yang kita kedepankan adalah pemulihan korban, bukan hanya penghukuman,” ujar Ridwan.
“Kami berharap dengan dihentikannya perkara ini, hubungan antara tersangka dan korban bisa kembali baik, dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Hukum harus hadir untuk memulihkan, bukan hanya menghukum,” tambahnya.
Dengan penyerahan SKPP tersebut, perkara ini resmi dihentikan demi hukum.*(Nal)





Komentar