No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Natuna
  • Tanjungpinang
  • Batam
  • Bintan
  • Karimun
  • Anambas
  • Lingga
  • Seputar Kepri
  • Wisata
  • Opini
  • ADVETORIAL
  • Galeri Foto
  • Iklan
Rabu, 18 November 2026
Ranai Pos
  • Home
  • Nasional
  • Natuna
  • Tanjungpinang
  • Batam
  • Bintan
  • Karimun
  • Anambas
  • Lingga
  • Seputar Kepri
    Firdaus Ketua PAC Partai Gerindra saat datangi warga dalam penyerahan bantuan sembako

    Gerindra Jemaja Gelar Jumat Berbagi, Salurkan Empat Paket Sembako untuk Janda dan Warga Kurang Mampu

    Tak Lagi Harus ke Jakarta? Kepri Perkuat Layanan Bedah Jantung, Dua Pasien Jalani Operasi di RSUD RAT

    Tak Lagi Harus ke Jakarta? Kepri Perkuat Layanan Bedah Jantung, Dua Pasien Jalani Operasi di RSUD RAT

    Foto dokumentasi narasumber, buah kepayang yang berasal dari pulau Jemaja

    Pengawasan Pengeluaran Buah Kepayang di Jemaja Disorot, Polhut Diminta Periksa Dokumen

  • Wisata
  • Opini
  • ADVETORIAL
  • Galeri Foto
  • Iklan
  • Home
  • Nasional
  • Natuna
  • Tanjungpinang
  • Batam
  • Bintan
  • Karimun
  • Anambas
  • Lingga
  • Seputar Kepri
    Firdaus Ketua PAC Partai Gerindra saat datangi warga dalam penyerahan bantuan sembako

    Gerindra Jemaja Gelar Jumat Berbagi, Salurkan Empat Paket Sembako untuk Janda dan Warga Kurang Mampu

    Tak Lagi Harus ke Jakarta? Kepri Perkuat Layanan Bedah Jantung, Dua Pasien Jalani Operasi di RSUD RAT

    Tak Lagi Harus ke Jakarta? Kepri Perkuat Layanan Bedah Jantung, Dua Pasien Jalani Operasi di RSUD RAT

    Foto dokumentasi narasumber, buah kepayang yang berasal dari pulau Jemaja

    Pengawasan Pengeluaran Buah Kepayang di Jemaja Disorot, Polhut Diminta Periksa Dokumen

  • Wisata
  • Opini
  • ADVETORIAL
  • Galeri Foto
  • Iklan
No Result
View All Result
Ranai Pos
No Result
View All Result

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Ranai Pos by Ranai Pos
17/11/2026 1:56 PM
in Berita, jakarta
0
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kluster pertama.

“Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).

Pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50%, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, dan ada pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.

Di klaster kedua terdapat satu perusahaan, yaitu PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan, negara akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare. Kemudian, pada klaster ketiga adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam klaster ketiga tersebut. Evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait juga akan direkomendasikan oleh Menteri Nusron kepada Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Baca Juga

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

“Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Untuk perusahaan dalam klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang masuk pada klaster ini jadi perusahaan kedelapan yang masuk dalam daftar total 11 penindakan. “Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujarnya.

Klaster kelima atau yang terakhir, masih dalam proses pengkajian dan pendalaman teknis untuk menentukan bentuk penindakan. “Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkas Menteri Nusron.*(LS/FA)

Komentar

Berita Terkini

HUT ke-78 Bintan Bakal Meriah! Charly Van Houten Siap Guncang Panggung, Roby-Deby Ajak Masyarakat Hadir

HUT ke-78 Bintan Bakal Meriah! Charly Van Houten Siap Guncang Panggung, Roby-Deby Ajak Masyarakat Hadir

2 jam lalu

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Ranai Pos

Follow Us

  • Home
  • Nasional
  • Natuna
  • Seputar Kepri
  • Wisata
  • Opini
  • Galeri Foto
  • Tentang Kami
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2018 Ranai Pos. All Rights Reserved. Designed by Universal Webstudio

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Natuna
  • Tanjungpinang
  • Batam
  • Bintan
  • Karimun
  • Anambas
  • Lingga
  • Seputar Kepri
  • Wisata
  • Opini
  • ADVETORIAL
  • Galeri Foto
  • Iklan

Copyright © 2018 Ranai Pos. All Rights Reserved. Designed by Universal Webstudio

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In