ANAMBAS _ ranaipos.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong adanya payung hukum yang jelas untuk melindungi dan melestarikan kekayaan budaya daerah, mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian hingga kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, mengatakan penyusunan Ranperda tersebut harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan perlindungan nyata terhadap keberlangsungan kebudayaan daerah.
Menurutnya, Anambas memiliki beragam warisan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan eksistensi budaya tersebut.
“Budaya daerah merupakan bagian dari identitas dan jati diri masyarakat Anambas. Karena itu, perlu ada perhatian dan komitmen bersama agar adat istiadat, bahasa, kesenian serta kearifan lokal yang kita miliki tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Syamsil dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu menghadirkan landasan hukum yang dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Syamsil menegaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting yang harus dilakukan secara cermat. Kajian tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi kebudayaan daerah, berbagai persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum hingga arah kebijakan yang akan diterapkan melalui Ranperda.
Selain itu, inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan juga dinilai penting agar seluruh kekayaan budaya yang dimiliki Anambas dapat terdata, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan.
“Kami berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Syamsil mengharapkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat hingga para pelaku seni dan budaya.
Ia juga menyampaikan harapan kepada tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji agar hasil kajian dan rekomendasi yang disusun dapat memperkuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Ranperda tersebut.
Melalui FGD ini, DPRD berharap terbangun kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam mendorong pemajuan kebudayaan daerah.
Dengan demikian, berbagai warisan adat, tradisi dan kekayaan budaya Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi tetap hidup, berkembang dan menjadi identitas yang dapat dibanggakan oleh generasi mendatang*(Heri).
Komentar