ANAMBAS _ ranaipos.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong lahirnya regulasi yang mampu melindungi sekaligus mengembangkan kekayaan kebudayaan daerah, mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian hingga kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda tersebut harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Regulasi yang dirancang tidak boleh hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat bagi keberlangsungan kebudayaan daerah.
Menurut Syamsil, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan tradisi dan budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan warisan budaya tersebut.
“Dalam konteks ini, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang jelas, sehingga penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki arah dan kepastian,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Karena itu, kajian yang dilakukan harus mampu menggambarkan kondisi faktual, berbagai persoalan, kebutuhan hukum hingga arah kebijakan yang akan menjadi dasar pembentukan Ranperda.
Syamsil juga menekankan pentingnya inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Anambas. Hal tersebut mencakup upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan agar tetap terjaga dan tidak kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.
“Kami berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Syamsil mengharapkan keterlibatan seluruh unsur terkait dalam proses penyusunan Ranperda. Mulai dari tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat hingga para pelaku seni dan budaya.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi serta kebutuhan kebudayaan masyarakat Anambas.
Secara khusus, ia juga berharap tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dapat memberikan kajian dan rekomendasi yang komprehensif, terutama dalam memperkuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah.
Melalui FGD tersebut, DPRD berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif serta masyarakat dalam mendorong pemajuan kebudayaan.
Dengan demikian, kekayaan adat istiadat, bahasa, kesenian dan kearifan lokal yang menjadi warisan masyarakat Kepulauan Anambas tidak hanya terlindungi, tetapi juga terus berkembang dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang*(Heri).
Komentar