Advetoriial BINTAN– ranaipos.com : Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi kembali ditegaskan Bupati Bintan, Roby Kurniawan. Di hadapan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roby meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan tidak hanya mengejar nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), tetapi benar-benar membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab
Penegasan tersebut disampaikan Roby saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Dimensi Internal dan Eksternal bersama Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bintan untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat pembenahan tata kelola pemerintahan melalui pendampingan dan supervisi langsung dari Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Korsupgah I.2 KPK, Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Roby menyampaikan bahwa SPI tidak boleh dipandang sebatas angka maupun formalitas pemenuhan administrasi. Lebih dari itu, hasil survei tersebut merupakan cerminan kepercayaan pegawai, mitra kerja, dan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” tegas Roby.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun rencana aksi tindak lanjut yang berfokus pada tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Upaya tersebut mulai ditindaklanjuti secara konkret. Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I ke dalam aplikasi SPI KPK. Sebanyak 11 dokumen telah diverifikasi, sementara lima dokumen lainnya masih dalam proses perbaikan sesuai hasil evaluasi.
Menurut Roby, capaian tersebut harus menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk semakin serius melakukan pembenahan. Sebab, upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan, harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Tak hanya itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, maupun benturan kepentingan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.
Roby menekankan, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen maupun tingginya nilai evaluasi. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan, penggunaan anggaran, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Di hadapan tim KPK, Roby juga menegaskan kesiapan Pemkab Bintan untuk terus berbenah dan membuka diri terhadap evaluasi maupun koreksi demi memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” ungkapnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Bintan diharapkan tidak hanya mampu menuntaskan seluruh rekomendasi hasil SPI, tetapi juga menjadikannya sebagai landasan perubahan dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya soal capaian angka dan penghargaan, melainkan sejauh mana kepercayaan masyarakat dapat dijaga melalui pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(Adv)
Komentar