www.ranaipos.com – Karimun : Dugaan praktik “garentie” di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun sudah keterlaluan. Praktik pungli berkedok uang jaminan ini ditengarai dikendalikan mafia yang sudah berkuasa bertahun-tahun dan meraup ratusan juta rupiah setiap hari dari kantong calon pekerja migran.
Pertanyaannya sekarang: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berani sikat habis, atau justru ikut kongkalikong membiarkan?
Berdasarkan penelusuran dan data lapangan, mekanisme “garentie” berjalan sistematis. Mulai dari agen, petugas piket, kode tiket, sampai konter khusus. Semua seperti sudah disetel.
Awalnya publik dibohongi. Katanya ini uang jaminan masuk Malaysia, bukan pungutan Imigrasi. Kenyataannya, tarif terus naik tanpa malu. Dari Rp630 ribu, sekarang dipatok Rp1,15 juta hingga Rp1,25 juta per orang.
Padahal tiket resmi kapal PP Karimun-Malaysia hanya Rp450 ribu – Rp500 ribu. Selisih hampir Rp700 ribu itu masuk ke mana? Tidak ada dasar hukum. Tidak ada setoran ke negara.
Data yang dihimpun menyebut sekitar 400 calon pekerja migran diberangkatkan tiap hari dari pelabuhan ini. Dengan hitungan kasar 400 x Rp1,2 juta, maka potensi uang haram yang berputar mencapai Rp480 juta per hari.
Dalam sebulan bisa Rp14,4 miliar. Dalam setahun tembus Rp172 miliar. Fantastis.
“Ini bukan pungli receh. Ini industri. Dan kalau bukan ada beking dari dalam, tidak mungkin bisa langgeng,” ujar salah satu pegiat antikorupsi Karimun.
Kesabaran masyarakat sudah di ujung tanduk. Sejumlah ormas memberi ultimatum 30 hari kerja kepada pemerintah pusat untuk memberantas praktik ini.
Tuntutan mereka tegas:
1. Hentikan total praktik garentie di Pelabuhan Karimun.
2. Audit menyeluruh sistem keberangkatan PMI dan aliran dana garentie.
3. Copot dan proses hukum semua oknum yang terlibat, dari agen sampai petugas.
Surat resmi akan dilayangkan ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Dirjen Imigrasi, dan Kanwil Imigrasi Kepri.
“Kami tantang Pak Menteri. Berani bersihkan atau biarkan mafia ini terus tertawa? Jangan sampai rakyat yang bergerak sendiri,” tegas perwakilan ormas.
Skandal ini bukan hanya soal uang. Ini soal marwah dan wibawa negara. Masa iya di pintu gerbang negara sendiri, pahlawan devisa diperas secara terang-terangan?
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum memberikan jawaban resmi.
Publik kini menunggu. Apakah negara akan bertindak tegas, atau terus kalah dengan mafia garentie yang sudah berkuasa di Karimun?
Komentar