Di sebuah sudut negeri ini, orang bisa dipenjara karena bercanda tentang presiden. Di sudut lain, orang bisa memaki presiden tiap hari di media sosial dan memperoleh ribuan pengikut. Demokrasi tampaknya memberi ruang bagi keduanya: ketakutan dan keberanian. Tetapi seperti biasa, demokrasi tidak pernah sesederhana slogan yang dicetak di baliho kampanye.
Kita sering menyebut demokrasi sebagai kebebasan. Tapi kebebasan untuk apa?
Pertanyaan itu terasa tua, bahkan mungkin usang. Namun justru karena terlalu sering diucapkan, ia kehilangan gema. Seperti azan yang terdengar setiap hari di kampung, tetapi tak lagi membuat orang menoleh ke langit.
Dulu, demokrasi lahir dari keinginan manusia untuk tidak diperintah oleh satu tangan yang mutlak. Raja-raja digugat.
Gereja dipersoalkan. Feodalisme diruntuhkan. Orang ingin menentukan hidupnya sendiri. Dari sana muncul parlemen, pemilu, konstitusi, dan berbagai kata besar yang hari ini kita hafal tetapi sering tak kita hayati.
Namun sejarah menunjukkan: kebebasan ternyata tidak otomatis menghadirkan keadilan.
Di Amerika, demokrasi tumbuh bersama perbudakan. Di Prancis, revolusi atas nama kebebasan justru melahirkan guillotine. Di Indonesia, kita pernah memiliki pemilu, partai, dan parlemen, tetapi juga pernah hidup dalam ketakutan panjang yang sunyi.
Mungkin karena itu demokrasi selalu mengandung ironi. Ia menjanjikan suara rakyat, tetapi sering hanya memperbesar suara mereka yang punya uang. Ia menjanjikan kebebasan berbicara, tetapi perlahan dikendalikan algoritma. Ia mengaku membela rakyat kecil, tetapi berkali-kali justru membuat rakyat menjadi angka statistik yang diperebutkan lima tahunan.
Di media sosial hari ini, semua orang bebas berbicara. Tapi kebebasan itu aneh: semakin banyak orang bicara, semakin sedikit orang mendengar.
Orang marah tanpa membaca. Orang menghina tanpa berpikir. Orang merasa paling demokratis justru ketika berhasil membungkam lawannya. Demokrasi berubah menjadi stadion: penuh sorak, minim percakapan.
Barangkali kita sedang hidup di zaman ketika kebebasan dipahami sebagai hak untuk berteriak, bukan kemampuan untuk memahami.
Padahal demokrasi sesungguhnya bukan sekadar kebebasan memilih pemimpin. Demokrasi adalah kesediaan menerima bahwa orang lain mungkin berbeda dengan kita — dan tetap berhak hidup dengan martabat yang sama.
Itu yang paling sulit.
Kita mudah berbicara tentang toleransi ketika perbedaan itu jauh. Tetapi menjadi gelisah ketika perbedaan itu tinggal di sebelah rumah. Kita memuji kebebasan berekspresi selama yang berbicara adalah kelompok kita sendiri. Ketika yang berbicara lawan politik, kita mendadak ingin sensor.
Demokrasi akhirnya menjadi kata yang lentur: dipuji saat menguntungkan, dicurigai saat merugikan.
Lalu kebebasan itu untuk siapa?
Pertanyaan ini penting di negeri yang begitu gemar menyebut “rakyat”, tetapi sering lupa mendengar rakyat yang sebenarnya. Demokrasi kadang hanya menjadi pesta elite yang memakai nama rakyat sebagai dekorasi moral.
Di televisi, para politisi berbicara tentang aspirasi bangsa sambil duduk di ruangan berpendingin udara. Sementara di pulau-pulau kecil, guru honor menunggu gaji berbulan-bulan. Nelayan berhadapan dengan kapal asing. Petani kehilangan tanah. Anak muda kehilangan pekerjaan. Mereka semua disebut “masyarakat” dalam pidato, tetapi jarang sungguh-sungguh hadir dalam pengambilan keputusan.
Mungkin demokrasi kita terlalu sibuk menghitung suara, tetapi lupa menghitung luka.
Dan di situlah persoalannya: demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberpihakan moral. Pemilu bisa berlangsung jujur, tetapi ketidakadilan tetap hidup. Konstitusi bisa lengkap, tetapi kemanusiaan tetap hilang.
Karena itu demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan kebebasan yang buas.
Kebebasan yang memungkinkan fitnah diperdagangkan. Kebebasan yang membiarkan korupsi dibela atas nama hak politik. Kebebasan yang menjadikan manusia sekadar komoditas elektoral.
Mungkin kita perlu kembali bertanya dengan sederhana: apakah demokrasi membuat manusia lebih bermartabat?
Jika tidak, maka demokrasi hanya berubah menjadi mekanisme kekuasaan yang lebih sopan.
Dan sejarah menunjukkan, kekuasaan selalu menemukan cara baru untuk tampil ramah. Kadang ia memakai seragam militer. Kadang memakai jas demokrasi.
Di negeri ini, demokrasi sering diperlakukan seperti tujuan akhir, padahal ia hanya alat. Ia penting, tentu saja. Tetapi ia bukan agama baru yang tak boleh dikritik.
Sebab kebebasan sendiri tidak pernah netral. Ia bisa melahirkan puisi, tetapi juga propaganda. Ia bisa melahirkan ilmu pengetahuan, tetapi juga kebencian massal.
Maka pertanyaan “kebebasan untuk apa?” sebenarnya adalah pertanyaan tentang manusia macam apa yang ingin kita bangun.
Dan mungkin, pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang menang dalam pemilu. Demokrasi adalah kemampuan sebuah bangsa menjaga kemanusiaan bahkan ketika sedang berbeda pendapat paling keras.***
Komentar