Tanjungpinang – ranaipos.com : Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD Kepri dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Ansar saat menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Jumat (17/4/2026).
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan,” tegas Ansar.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, dan dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekda Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh kepala OPD.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj, Teddy Jun Askara, mengungkapkan bahwa pembahasan dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja, dengan pendalaman menyeluruh terhadap kinerja OPD.
“Secara umum capaian pembangunan Kepri sudah berada pada kategori baik, namun masih ada sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Kinerja Baik, Tapi Belum Merata
Dari sisi indikator makro, Kepri mencatatkan performa impresif.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen—menempatkan Kepri di posisi empat besar nasional. Inflasi terkendali di angka 3,54 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh 80,53 atau masuk tiga besar nasional.Namun, DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata di seluruh wilayah.
Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD 2025–2029, termasuk menyusun pemetaan progres pembangunan yang lebih terukur dan transparan. Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga menjadi sorotan agar tetap selaras dengan kebijakan nasional serta kemampuan fiskal daerah.
Sorotan PAD hingga Belanja Daerah
Di sektor pendapatan, DPRD melihat masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dengan pembaruan data wajib pajak.
Selain itu, pajak alat berat disebut sebagai sumber baru yang potensial. DPRD bahkan mendorong pembentukan satuan tugas khusus guna merumuskan strategi inovatif dalam mendongkrak PAD.
Pada sisi belanja, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada hasil nyata dari setiap program.
“Output dan outcome harus jadi tolok ukur utama, bukan sekadar habisnya anggaran,” tegas Teddy.
Evaluasi rutin serta disiplin dalam penjadwalan APBD juga dinilai penting untuk mencegah keterlambatan proyek hingga potensi tunda bayar.
Beban PPPK Jadi Perhatian
Di sektor kepegawaian, DPRD turut menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah daerah diminta untuk lebih cermat dalam mendistribusikan pegawai secara proporsional, sekaligus meningkatkan kompetensi berbasis kinerja agar sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik.
Dengan berbagai catatan strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan mampu melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya menjaga capaian yang sudah baik, tetapi juga memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.*(helmi)
Komentar