Batam _ ranaipos.com : Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin langsung Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-56 Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Lapangan Community Center, kawasan BIP Muka Kuning, Batam, Kamis (5/2/2026).
Apel tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”
Bertindak sebagai inspektur apel, Gubernur Ansar membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli. Dalam amanat itu ditegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fondasi utama dalam melindungi tenaga kerja Indonesia sekaligus mendukung produktivitas dan daya saing nasional.
“Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah pekerja mencapai 146,54 juta orang. Di balik angka tersebut terdapat jutaan aktivitas kerja dengan tingkat risiko yang beragam,” ujar Ansar.
Ia menjelaskan, risiko kerja tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital. Karena itu, pengelolaan K3 memiliki dampak langsung terhadap perlindungan tenaga kerja, peningkatan moral dan kepercayaan pekerja, produktivitas perusahaan, hingga daya saing nasional.
Namun demikian, pemerintah juga menyoroti tantangan serius dalam penerapan K3. Berdasarkan data nasional tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja, dengan sejumlah kejadian masih berujung pada korban meninggal dunia atau fatality accident.
“Setiap angka kecelakaan kerja bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pekerja yang kehilangan kemampuan kerja, kehilangan nyawa, keluarga yang kehilangan sumber penghidupan, serta perusahaan yang terdampak produktivitasnya,” lanjut Ansar.
Kecelakaan kerja disebut sebagai alarm keras bahwa masih terdapat celah dalam sistem K3, baik di tingkat perusahaan maupun nasional.Faktor penyebabnya tidak hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan sistem, seperti proses kerja yang tidak aman, peralatan yang tidak layak, lemahnya pengawasan, serta budaya K3 yang belum sepenuhnya terinternalisasi.
Menjawab tantangan tersebut, sepanjang tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan telah memperkuat sistem K3 nasional melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya penyempurnaan regulasi dan standar K3 agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja, peningkatan pelatihan dan sertifikasi SDM K3, serta pembudayaan K3 bagi serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan.
Pemerintah juga melakukan transformasi layanan K3 berbasis digital, termasuk penyederhanaan proses sertifikasi dan penguatan aplikasi Teman K3, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja yang lebih tepat sasaran.
Kolaborasi lintas sektor dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah terus diperkuat agar implementasi K3 benar-benar hadir di tempat kerja, tidak hanya sebatas regulasi.
Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa tahun 2026 merupakan fase strategis pembangunan nasional yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, dan daya saing nasional secara berkelanjutan. Transformasi ekonomi, digitalisasi industri, transisi energi, serta dinamika global akan membawa perubahan signifikan terhadap dunia kerja, sehingga penguatan K3 menjadi semakin relevan dan mendesak.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Gubernur Ansar menyerahkan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berprestasi dalam penerapan K3 pada berbagai kategori.
Apel ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Diky Wijaya, serta perwakilan perusahaan dan tamu undangan lainnya.*(Hel)
Komentar