www.ranaipos.com – Anambas : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja BPTD Kelas II Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Perhubungan, memilih bungkam ketika awak media mencoba meminta klarifikasi terkait proyek pembangunan Pelabuhan Letung Tahap II (Roro) di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Diamnya sang PPK, Abraham Lucky Geraldo, justru menambah kuat dugaan adanya praktik curang dalam proyek bernilai fantastis Rp31,1 miliar yang bersumber dari APBN. Pasalnya, sejak awal pelaksanaan, proyek ini menuai kritik tajam dari masyarakat, LSM Cindai, serta Aliansi SEMMI Kepri. Mereka menuding pekerjaan penuh kejanggalan: material tidak sesuai spesifikasi, pengerjaan asal-asalan, hingga dugaan kongkalikong antara Abraham dengan kontraktor pelaksana PT Samudera Anugrah Indah Permai (PT. SAIP).
“Dengan Abraham diam, selaku PPK atas pekerjaan tersebut tidak memberikan keterangan resmi sebagai klarifikasi atas dugaan pekerjaan yang terjadi maka memperkuat dugaan itu benar ada kecurangan yang terjadi atas pekerjaan dilakukan asal jadi yang tidak sesuai standar teknis (Spesifikasi),” terang Eko Pratama selaku Sekretaris Aliasi Anambas Menggugat (ALAM).
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (20/8/2025) mengenai dugaan penyimpangan, denda keterlambatan, dan berbagai persoalan lain, Abraham tak memberikan jawaban sedikit pun. Hak publik untuk memperoleh klarifikasi seolah diabaikan mentah-mentah oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut.
Proyek yang seharusnya selesai pada Desember 2024 itu tak kunjung rampung meski sudah diberi perpanjangan waktu oleh Satker BPTD. Ironisnya, alih-alih meningkatkan pengawasan, Abraham justru terkesan menyepelekan kewajibannya. Akibatnya, sebelum diresmikan, beberapa bagian pelabuhan sudah mengalami kerusakan: dinding penahan tanah miring hanya bertumpu pada batu karang, jalan semenisasi amblas, dan timbunan rawan longsor.
Dirinya menambahkan, dugaan yang ditemukan dilapangan merupakan bukti pekerjaan itu asal jadi, seperti ambruknya ruas semenisasi jalan, batu miring timbunan yang sudah menganga yang hanya menompang di atas batu karang. Dan disisilain pekerjaan yang belum juga selesai dikerjakan.
“Ini bukti, dan sudah seharunya kita menduga pihak kontraktor yakni PT SAIP mengerjakan asal jadi selain itu pihak BPTD tidak melakukan pengawasan sepenuhnya di perkejaan tersebut dalam arti melepaskan tanggungjawab sebagai pemilik pekerjaan” ucap Eko tegas.
Lebih memprihatinkan lagi, ruang tunggu pelabuhan tampak terbengkalai: pemasangan ACP belum dilakukan, tiga pintu kamar mandi belum terpasang, dan ruang tunggu kosong tanpa furnitur. Dengan kondisi seperti ini, sulit membayangkan pelabuhan mampu melayani masyarakat secara layak. Selain itu juga upah kerja yang belum dibayarkan,.
Selain itu, Ketua LSM Cindai, Edi Susanto, sebelumnya menegaskan bahwa pihak kontraktor menggunakan material lokal seperti pasir dan batu tanpa izin dan tak sesuai standar teknis. Dugaan pembiaran ini mengarah langsung kepada PPK Abraham dan PT. SIAP.
Bahkan, perbaikan jalan yang ambruk di pangkal pelabuhan dilakukan asal-asalan: lubang besar yang menganga hanya ditimbun pasir tanpa pembongkaran dan pengerasan terlebih dahulu. Proses dikerjakan seakan-akan terburu-buru setelah masyarakat dan pihak Kecamatan Jemaja Timur meninjau langsung lokasi. Selain itu Pihak perusahaan tidak memenuhi janji akan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sebelum ditimbun kembali yang di sampaikan oleh camat Jemaja Timur kala itu.
“Kita juga tau perbaikan jalan yang jebol tersebut dikerjakan dengan terburu-buru dengan tidak melakukan pembongkaran di area tersebut dan tanpa dilakuan pengerasan, jadi besar kemungkinan untuk kedepannya akan jebol kembali,”ujarnya
Selain itu Eko juga menjelaskan, penyebab tanah timbunan yang terkuras hingga jebol ini belum diketahui apakah kontruksi pemasangan baru miring yang jebol atau lainnya. Selanjutnya, pihak kontraktor juga ingkar janji kepada pihak Kecamatan yang meminta untuk lakukan pembongkaran terlebih dahulu sebelum di lakukan penimbunan perbaikan.
Banyaknya temuan kejanggalan membuat publik semakin curiga bahwa proyek ini sarat praktik kotor. Media ini bersama sejumlah LSM dan warga yang menjadi narasumber mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan di Pelabuhan Letung Tahap II.
Sikap bungkam PPK Abraham Lucky Geraldo semakin menguatkan opini bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Dengan anggaran sebesar Rp31 miliar, proyek vital ini seharusnya dikerjakan dengan standar tinggi—bukan dibiarkan mangkrak, rusak sebelum digunakan, dan dipenuhi aroma permainan busuk.
“Karna ini Proyek Nasional APBN kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam pemeriksaan proyek ini,” sampai Eko.
Hingga saat ini, belum diketahui bahwasanya Pekerjaan itu sudah rampung 100% atau di duga bakalan mangkrak sebab sejumlah fasilitas yang belum tampak dikerjakan* (redaksi).
Komentar